JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Banjar Tri Pamuji Rudianto mendorong agar Pemkot Banjar dalam hal ini pihak eksekutif agar pro aktif dalam capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tri Pamuji Rudianto, PAD di Kota Banjar stagnan dan sulit meningkat lantaran kurangnya inisiatif dan keberanian, salah satunya dari pihak eksekutif.
“Harus fokus satu-satu dalam menggali potensi PAD ini, kita ambil contoh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seharusnya PAD dari sektor itu bisa meningkat bukan hanya dari penyesuaian saja. Tapi dari penerapan konsep adil yang proporsional,” kata Tri Pamuji Rudianto, Selasa 7 Mei 2024.
Implementasinya kata dia, PBB itu jangan dipukul rata sesuai besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kepada Wajib Pajak (WP). Seharusnya jelas dia, besaran PBB itu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki wajib pajak. Contoh nilai PBB antara rumah huni jangan disamakan dengan PBB bangunan produktif, contohnya dengan bangunan usaha.
“Sederhananya begini, PBB bagi masyarakat yang memiliki hunian itu harus dibedakan dengan objek pajak tanah bangunan yang digunakan untuk usaha, jadi jagan dipukul rata, disamakan,” jelas Tri Pamuji.
Menurut dia, jika terbentur regulasi, maka perlu ada perubahan aturan lagi. Eksekutif harus aktif menyesuaikan perubahan-perubahan itu dan diajukan ke legislatif jika yang bersifat Peraturan Daerah (Perda).
“Saya sudah beberapa kali memberi pandangan agar eksekutif aktif mengajukan perubahan aturannya supaya pajak PBB ini diterapkan seperti daerah lain, di kelas-kelas, dibangun konsep jangan disamaratakan antara objek pajak yang produktif dan tidak produktif,” katanya.
“Saya sudah beberapa kali memberi pandangan agar eksekutif aktif mengajukan perubahan aturannya supaya pajak PBB ini diterapkan seperti daerah lain, di kelas-kelas, dibangun konsep jangan disamaratakan antara objek pajak yang produktif dan tidak produktif,” katanya.
Kamudian dari sisi pariwisarta, kata dia eksekutif tidak bisa kalau terus-terusan pintar membangun tapi tapi tidak pintar dalam memelihara dan mengembangkan lokasi wisata. Itu sama saja bohong, buang-buang anggaran dan tidak berdampak pada pemasukan ke kas daerah.
