Menang Tender Walau Minim Infrastruktur Internet, Keputusan Diskominfo Kota Banjar Disoal

Perangkat milik perusahaan penyedia jasa layanan internet Pemkot Banjar, 7 Sky Net, terpasang di salah bangunan di Pendopo Kota Banjar, Kamis 28 Maret 2024.
Perangkat milik perusahaan penyedia jasa layanan internet Pemkot Banjar, 7 Sky Net, terpasang di salah bangunan di Pendopo Kota Banjar, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Cecep Herdi/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerhati pemerintah Kota Banjar, Firman Nugraha menyoroti infrastruktur jaringan internet pemerintahan yang kini ditangani Diskominfo Kota Banjar. Pasalnya, pemenang tender penyedia layanan internet dinilai tidak profesional lantaran terjadi banyak kendala koneksi internet di beberapa dinas yang mengakibatkan sistem pembayaran untuk PAD terhambat.

“Jika ada masalah koneksi internet, tentu ini sangat mengganggu kinerja bahkan bisa melumpuhkan kerja-kerja publik di pemerintahan,” katanya, Kamis 28 Maret 2024.

Diketahui, pemenang tender penyedia layanan internet Pemkot Banjar senilai kurang lebih Rp1,6 miliar ini adalah 7 Sky Net. Namun miris, justru perusahaan ini belum memiliki infratsrukur jaringan internet sehingga terpaksa harus bekerjasama dengan Telkom dan Biznet.

Baca Juga:Kemenkumham Ambil Alih Kontrol Ujian Kode Etik Notaris Indonesia Akibat Dualisme OrganisasiSPBU di Cimahi Diawasi Ketat Jelang Mudik Lebaran

“Penyedia jasa Sky Net juga harus memberikan keterangan soal apa penyebab gangguan dan bagaimana komitmen pemulihannya, harus ada ketegasan kapan jaringan benar-benar optimal,” kata dia.

Menurut Firman, harus ditetapkan batas toleransi, jangan sampai gangguan jaringan internet selalu dipermaklumkan.

“Secar umum tentu perlu dilakukan evaluasi utamanya soal komitmen peningkatan layanan kedepannya, bahkan bisa diberlakukan klausul penalti jika tidak kunjung memberikan pelayanan prima,” ucap dia.

Ia menambahkan, internet tentu sudah menjadi kebutuhan dasar, dimana adanya infrastruktur internet yang memadai sudah sangat vital dalam aktifias kehidupan modern saat ini.

“Termasuk dalam kerja birokrasi yang semakin niscaya dilakukan melalui sarana telekomunikasi, informasi dan digitalisasi,” tambahnya.

Jadi jelas dia, paradigmanya harus melihat ketersediaan jaringa internet sebagai infrastruktur vital, karena ini menyangkut kepentingan publik, kinerja pelayanan dan pendapatan daerah sehingga kerawanan gangguan harus bisa dimitigasi.

“Artinya apa, diskominfo harus memastikan betul penyedia jasa internet itu bisa memenuhi ekspektasi bahwa internet bagi kinerja birokrasi adalah primer dan fundamental,” tegas dia.

Baca Juga:Maling Kotak Amal Masjid di Siang Bolong, Wajah Pelaku Terekam JelasUntuk Berantas DBD, Kota Bandung Butuh 5,4 Juta Telur Nyamuk Wolbachia per Pekan

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjar, Dede Tito Ismanto mengatakan, lelang layanan jaringan internet itu dilakukan melalui e-Katalog. Ada kurang lebih 9 perusahaan yang ikut menyampaikan penawaran.

0 Komentar