JABAR EKSPRES – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menutup 16 aplikasi pinjaman online (pinjol). Ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang akan terjadi pada nasabah yang tidak mampu membayar atau gagal bayar?

Dikutip dari sebuah video di kanal YouTube Sekilas Pinjol, terungkap bahwa sektor pinjaman online telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, menyediakan layanan pinjaman tanpa jaminan melalui platform digital.

Meski menjadi solusi bagi individu dan usaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses ke pinjaman bank, pertumbuhan industri ini juga membawa serangkaian masalah, termasuk praktik pinjol yang merugikan dan suku bunga yang tinggi.

Pada tahun 2024, beberapa perusahaan pinjol di Indonesia mengumumkan penutupan mereka, dengan alasan yang beragam mulai dari tekanan regulasi hingga masalah internal. Kegagalan beberapa perusahaan ini dalam memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar menjadi salah satu alasan utama penutupan oleh OJK.

Baca juga: Galbay Pinjol 90 Hari Utang Lunas? Cek Kebenarannya!

Untuk nasabah yang gagal bayar, penutupan perusahaan pinjol ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan pinjaman mereka.

Proses penutupan dijamin akan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan harapan nasabah akan mendapatkan perlakuan yang adil. Nasabah disarankan untuk menyimpan bukti transaksi dan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi.

OJK telah menyatakan bahwa dari 16 penyelenggara fintech atau peer-to-peer (P2P) lending yang terancam ditutup, sembilan di antaranya sedang dalam proses peningkatan modal. Selain itu, selama Januari 2024, OJK juga telah memberikan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara P2P lending karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Bagi nasabah yang gagal bayar, masih ada kewajiban untuk melunasi hutang mereka meskipun perusahaan pinjol mengalami penutupan. Hal ini karena perjanjian pinjaman dianggap sebagai kontrak hukum antara debitur dan kreditur yang tidak terpengaruh oleh status perusahaan.

Namun, nasabah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik penagihan yang tidak etis.