Selain itu, kami juga mendorong Dinas Perkebunan bersama UPTDnya untuk bisa berorientasi pada produksi, produksi-produksi perkebunan ini dihasilkan secara maksimal sehingga dapat mengatasi dan menguatkan ketahanan pangan di Jawa Barat,” pungkasnya.
Kemudian Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa menjelaskan, berdasarkan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2022, proporsi kepemilikan area perkebunan di Jawa Barat masih didominasi oleh Perkebunan Rakyat dengan persentase 80,62%.
BACA JUGA: Tingkatkan Literasi Digital, Aptiknas Mulai Perkuat Perkembangan Teknologi AI di Kota Bogor
Sementara, berdasarkan total luas lahan perkebunan di Provinsi Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir, terjadi rata-rata penurunan sebesar 0,58% tiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik apabila hanya dilihat dari sektor perkebunan rakyat saja. Secara luasan, luas tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,15% tiap tahunnya.
“Hal ini menunjukan, terdapat potensi yang bisa terus dikembangkan dan didorong dari sektor perkebunan rakyat,” katanya.
Menurut Gandjar, Rencana Strategis Dinas Transisi Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, diharapkan akan mampu menjawab tantangan subsektor perkebunan khususnya perkebunan rakyat kedepannya.
“Antara lain, tantangan penyediaan pangan, mitigasi akan dampak perubahan iklim global, standardisasi baku mutu produk perkebunan dan kemudahan dan kepastian distribusi/pengangkutan dan pemasaran produk perkebunan,” paparnya.
Selanjutnya, Gandjar menyatakan, Forum Dinas Perkebunan kali ini akan mampu mempertajam strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, khususnya untuk Rencana Kerja Tahun 2025. Sekaligus mengharmonisasi hal tersebut dengan stakeholder agar kegiatan yang disusun tepat sasaran.
Forum Dinas Perkebunan tidak hanya menghadirkan komunikasi satu arah, melainkan forum diskusi bersama perwakilan asosiasi petani pekebun setiap komoditas di Jawa Barat, yang terdiri dari APTI, APKI, APTEH, APCI, AGKP, APTRI, APEKI, APAKAI, AP3MA, APKARINDO, GAPPERINDO, MPIG dan GPP Jabar Banten. Diskusi ini bertujuan untuk membahas persoalan yang dihadapi di bidang perkebunan, agar diperoleh solusi serta masukan yang sesuai untuk pembangunan perkebunan di Jawa Barat.
Turut hadir pula Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar R. Eka Perwira, yang dalam sambutannya mengungkapkan, Forum Perangkat Daerah seharusnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan tantangan ke depan, bukan hanya sekedar formalitas, untuk dituangkan dalam suatu rencana strategis. Forum OPD ini harus mendesign pembangunan yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, dalam hal ini harus in line. Kuncinya ada di pemerintah selaku eksekutif.
