JABAR EKSPRES – Tahapan pleno di level Panitia Pemungutan Suara tingkat kecamatan (PPK) sudah berjalan, walaupun baru beberapa desa.
Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi menilai, dari hasil pengamatan dirinya dilapangan tahapan ini merupakan salah satu yang rawan dalam perubahan suara, baik untuk partai politik maupun untuk calon anggota legislatif.
Indikasi tersebut banyak sekali bertebaran informasinya di berbagai media, termasuk di Kabupaten Bogor sangat terasa.
Hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.
“Langsung dilakukan oleh struktur partai dan para calegnya. Tidak langsung dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan politik tertentu. Baik bertemu langsung ataupun melalui sambungan telepon,” ucapnya kepada Jabar Ekspres, Senin (19/2).
BACA JUGA: Memperluas Jangkauan Pasar Domestik, Tays Mulai Ekspansi Pemasaran Dimulai dari Wilayah Jawa Barat
Menurut Yusfitriadi, dirinya mendapatkan informasi dari beberapa personal PPK, salah satunya adalah mantan pimpinan KPU Kabupaten Bogor yang getol sekali meminta data bahkan mengintervensi untuk perubahan dan pergeseran suara di PPK.
“Diduga yang bersangkutan menjadi leader tim pemenangan bagi salah satu calon anggota legislatif. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, di tengah PPK sedang sibuk pleno, diganggu oleh hal-hal yang akan merusak dan mencederai penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.
“Sangat logis memang kalau fenomena itu terjadi, karena PPK yang sedang menjabat saat ini, bukan produk seleksi KPU yang sedang menjabat saat ini. Karena PPK sudah terlebih dahulu direkrut oleh KPU kabupaten periode yang lalu,sehingga saja salah seorang mantan pimpinan KPU tersebut yang mempunyai relasi kuat dengan PPK ,” sambungnya.
BACA JUGA: Ratusan Biker Honda Sonic Jabar Gelar Kopdar Gabungan di Karawang
Namun apapun faktornya, Yusfitriadi menyayangkan adanya informasi. Dia berharap PPK di seluruh Kabupaten Bogor tidak bisa diintervensi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu ini.
“Selain itu diharapkan bawaslu di semua tingkat untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat. Supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mencederai demokrasi pada pemilu 2024 ini,” pungkasnya. (SFR)
