JAKARTA – Aksi ambil sikap yang dilakukan kalangan akademisi dan praktisi perguruan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dapat mengikis tingkat kepercayaan public terhadap pemerintahan yang sudah lama dibangun.
Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO) Dedi Kurnia mengatakan, protes yang dilakukan oleh kalangan akademisi dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta dapat mengikis tingkat kepercayaan public terhadap Presiden Jokowi.
Untuk diketahui aksi protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan oleh Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
‘’Terakhir juga aksi protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus,’’ kata Dedi kepada wartawan, Rabu, (06/2).
Dalam aksi proter tersebut disebutkan mengenai telah terjadi penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.
Kalangan Rektor dan Dosen banyak yang menyatakan turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
Menanggapi kondisi ini Dedi berpendapat, suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik.
Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi. Sebab gerakan ini terus bergulir dan berlanjut kepada beberapa perguruan tinggi ternama.
‘’Jadi bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa memprotes pemerintahan,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2).
Gelombang protes ini, dipicu oleh pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal ambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Akan tetapi pada kenyataannya terdapat pembantu presiden para meneteri yang mendukung Capres 02 tidak melakukan cuti.
‘’Mereka secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini,’’ ujar dia.
Para Menteri ini seperti dibiarkan melakukan pelanggaran dan tidak ada penegasan dari Presiden.
Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye.
Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, Karena memiliki pengaruh pada penyelenggara.
