Ia melanjutkan bahwa agar program BLT tersebut tidak kental akan nilai politis maka para menteri tidak boleh membagikan secara langsung bantuan itu, dan harus menggandeng institusi pemerintah dalam distribusinya.
“Nah supaya ini clear boleh para menteri menjelaskan soal blt, tapi meraka tidak boleh ikut campur dalam pembagiannya artinya melalui PT Pos,” terangnya.
Ia juga kembali menegaskan dan meminta agar pemerintah bisa membuat pandangan masyarakat clear soal politisasi bansos ditengah masa kampanye tersebut.
Baca Juga:Percepat Pembangunan SD Negeri Polisi 1 Bogor, BKAD Proses Penghapusan AsetBPBD HSS Imbau Warga Waspada Potensi Longsor pada Tiga Kecamatan
“Tidak ada nama nama calon (dalam bansos) seperti dki Jakarta dan Jawa Barat yang membagikan mereka membagikan atas nama bahwa itu bantuan Gubernur bukan Anies Baswedan atau Ridwan kamil,” tegasnya. (mg9)