JABAR EKSPRES – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi bakal memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 200 ribu per bulan, pada periode Januari-Februari-Maret dan akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan.
Diketahui, program tersebut masuk dalam skema BLT mitigasi risiko pangan, nantinya akan ada sekira 18,8 Juta Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran mencapai Rp. 11,25 Milyar yang akan dicairkan pada Februari 2024 dan akan menerima sekaligus sebesar Rp. 600 ribu untuk bulan Januari-Februari-Maret.
Menanggapi hal tersebut pengamat politik dan kebijakan Asep deni menyoroti hal itu sebab pembagian BLT tersebut dinilai syarat dengan nilai politis, apalagi akan dibagikan ditengah masa kampanye.
“BLT terakhir itu kan biasanya dibagikan akhir tahun. Nah BLT mitigasi risiko pangan ini dibagikan menjelang detik detik pemilu 2024, yang menjadi pertanyaan publik mengapa dibuatnya Januari Februari dan Maret, sementara Januari Februari itu memasuki setengah masa kampanye dari setiap paslon,” ujarnya saat dihubungi Jabar Ekspres Selasa (30/1).
Asep deni melanjutkan, pertanyaan yang muncul tersebut karena rawan dengan politisasi program, apalagi dengan pernyataan atau statemen Jokowi yang memperbolehkan presiden ataupun para menteri untuk berkampanye.
BACA JUGA: Pemkab Kudus: Penyaluran BLT Buruh Rokok Dijadwalkan Awal Maret 2024
“Akibat dari kebijakan presiden yang memperbolehkan para menteri ikut berkampanye (karena ada dasar hukum nya) , dan menteri tidak harus mundur. Nah ini kemudian menjadi irisan politik nya kuat apakah BLT ini murni dari pemerintah atau di kemas oleh partai politik. Karena kebetulan BLT ini di urusannya oleh Menteri yang ada di 02, menko perekonomian Airlangga Hartato bagaimanapun juga partai Koalisi golkar yang ada di 02,” paparnya.
Ia juga menganggap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sifatnya bisa membantu masyarakat, namun yang kembali patut dipertanyakan adalah masa program tersebut, jika hanya bergulir pada 3 bulan saja menurutnya patut dicurigai ada keberpihakan pada paslon tertentu.
“Yang jadi heran apakah blt ini akan lanjut atau tidak (blt) karena dari menteri keuangan apakah setelah maret dilanjutkan atau tidak. Berarti patut diduga kalo ini dilaksanakan hanya di Januari Februari Maret maka patut diduga bahwa ini ada afirmasi ada keberpihakan terhadap calon tertentu tentu ini terhadap calon 02, ini publik melihat termasuk saya,” jelasnya.
