JABAR EKSPRES – Menunaikan Ibadah Haji merupakan cita cita yang sangat ingin dilakukan umat muslim di dunia termasuk di Indonesia. Namun tingginya biaya haji kerap menjadi kendala bagi umat muslim di Indonesia untuk menuntaskan rukun islam yang ke 5 itu.
Tercatat menurut data dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2024 ini biaya Haji mengalami kenaikan menjadi Rp. 93,4 juta dari yang semula di tahun 2023 sebesar Rp. 90,05 juta.
Menyikapi tingginya biaya Haji saat ini, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu (Kang Haru) , pastikan jika partainya menang pada Pemilu 2024, penyesuaian biaya Haji agar lebih terjangkau akan menjadi fokus yang harus di benahi.
“Yang kita perjuangkan tidak hanya kata kata, tapi kerja nyata, bahkan tentang biaya Haji sendiri adalah salah satu yang kita perjuangkan, agar lebih ringan untuk masyarakat, di tengah situasi Indonesia yang tidak menetu, ini langkah langkah kecil tapi semoga sangat bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya. Senin (29/1/2024) .
Kang Haru menjelaskan pengelolaan dana haji yang di lakukan langsung oleh pemerintah, seyogyanya bisa meringankan beban masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Dengan memberikan subsidi dari pemerintah menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan agar biaya Haji tidak mengalami kenaikan yang signifikan bahkan justru bisa lebih terjangkau.
“Sila ke 5 itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,ya apasalahnya pemerintah memberikan keringanan untuk masyarakat, jangan hanya ke konglomerat dengan memberikan tax amnesty, masa Haji tidak mau subsidi? justru pemerintah harus hadir ya salah satunya dengan memberikan subsidi agar biaya Haji tidak naik,”katanya.
Iapun meyakini pemerintah mampu dalam memberikan subsidi seperti itu, tinggal bagaimana kemauan dari pemerintah dalam merealisasikannya.
“Saya kira pemerintah mampu untuk itu, artinya tidak hanya pemerintah mengambil manfaat saja dari dana haji yang selama ini menjadi dana investasi, tapi boleh juga pemerintah membantu dana haji, tidak jadi masalah,” tandasnya