JABAR EKSPRES – Hadirnya pusat perbelanjaan baru di Wilayah Gedebage, Kota Bandung semakin mempertegas bahwa Gedebage tengah diarahkan menjadi Central Business District (CBD).
Hal ini sehubungan dengan tujuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang ingin menyulap kawasan Gedebage menjadi ikon kota sebagai katalis Bandung Technopolis.
Disisi lain, Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW. Gedebage diproyeksikan menjadi Kawasan Strategis Kota Pusat Pelayanan Kota (KSK PPK). Pun hal ini dibarengi dengan hadirnya proyek strategis nasional seperti kereta cepat Bandung-Jakarta. Hingga ikon terbaru Jawa Barat yakni Masjid Al-Jabbar.
Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah, Achmad Muhtar menyoroti soal berkembang pesatnya wilayah Gedebage. Menurutnya, tak ada keseimbangan dari segi pembanguna infrastruktur penunjang guna mendukung majunya kawasan Gedebage.
“Gedebage ini kronis, penting dilakukannya perencanaan manajemen kawasan yang harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Jangan sampai malah menyebabkan masalah baru,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (19/1)
Menurutnya, percepatan pembangunan wilayah Gedebage tak dibarengi dengan fasilitas infrastruktur yang layak. Diakuinya, rencana awal menjadikan Gedebage sebagai Kota Technopolis justru melenceng dari kaidah awal. Kini gedebage hanya sebatas wilayah yang menjual produk properti.
“Gedebage dipilih karena mendekati kawasan pendidikan, aspek properti, dan pembangunan pusat pemerintahan. Namun nyatanya kan kini hanya produk propertinya aja yang mencuat,” ungkapnya
Hal ini menyebabkan penambahan penduduk yang pesat di wilayah Gedebage. Pun dari segi masalah semakin memperburuk kawasan Gedebage.
“Imbasnya penduduk semakin memenuhi kawasan ini. Sedangkan infrastruktur misalkan jalan gak sanggup untuk menampung banyaknya mobilitas. Belum lagi banyaknya wisatawan yang berkunjung karena banyaknya objek wisata,” bebernya
Disisi lain, Pemerintah harus mampu mengimbangi proses pembangunan yang masif dilakukan di wilayah Gedebage. Pasalnya, Pemkot Bandung cenderung terlambat dalam menyokong perkembangan pesat yang terjadi di kawasan Gedebage.
“Pemkot harus bisa mengimbangi pembangunan-pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah ini. Jangan sampai masalah-masalah banjir, kemacetan hingga hal lain terus terjadi,” ujarnya
Dari sisi regulasi pun perlu dikaji, hal ini agar pembangunan tak berdampak pada kondisi lingkungan yang ada. Di sisi lain, hal tersebut bisa membantu dalam menyelesaiakan permasalahan yang terjadi di wilayah Gedebage.
