JABAR EKSPRES – Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Sehabudin menyebut anggaran kebencanaan untuk tahun 2024 mengalami penurunan.
Tercatat, anggaran BPBD KBB untuk melakukan penanganan bencana alam seperti banjir dan longsor selama musim hujan sebesar Rp3 miliar.
Alokasi anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan logistik di 11 wilayah rawan bencana, yakni Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah.
“Anggaran kebencanaan yang disiapkan untuk penanganan bencana alam dan menyiapkan logistik selama musim hujan tahun ini hanya Rp3 miliar,” kata Asep saat dihubungi, Kamis 18 Januari 2024.
BACA JUGA: Basement Alun-alun Cililin Kena Banjir, Ini Tindakan Pj Bupati!
Ia menilai, anggaran kebencanaan sebesar Rp3 miliar sangat kecil. Selain harus membeli logistik kebencanaan seperti terpal dan karung, pihaknya juga harus melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana di wilayah rawan.
“Tidak akan cukup untuk melakukan penanganan bencana alam mengingat daerah KBB ini sangat luas dan banyak wilayah yang rawan bencana,” ucapnya.
“Anggaran itu tentu tidak ideal karena wilayah kita rawan bencana, jadi seharusnya anggarannya bisa lebih dari Rp3 miliar dan harus menyiapkan stok logistik yang memadai,” tambahnya.
Untuk menutupi kekurangan anggaran itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jabar, dan mengandalkan anggaran biaya tak terduga (BTT).
BACA JUGA: Dikeluhkan Warga Karena Banjir Sampah, TPS Perbatasan Cimahi-KBB Ditutup
“Terkait anggaran kebencanaan ini sebetulnya tidak ada istilah ideal ya, karena bencana itu sifatnya mendadak, jadi yang penting kesiapsiagaan saja, termasuk kesiapan kas daerah, jadi kalau mendesak anggarannya ada pakai BTT,” ucapnya.
Meski anggaran kecil, kata Asep, stok logistik bencana untuk tahun ini masih aman sehingga masih bisa digunakan untuk menangani bencana alam, terutama selama musim hujan yang bisa memicu banjir dan longsor.
“Kalau misalnya nanti kekurangan, kita bisa meminta bantuan ke BNPB dan Provinsi. Jadi, walaupun anggaran kita kecil, penanganan bencana masih aman,” Pungkas Kalak BPBD KBB itu. (Wit)
