BANDUNG – Wakil ketua Dewan Pembina Gerindra, Komjen (Purn) Mochamad Iriawan mengatakan geopolitik dan security global menjadi isu mendasar dan strategis dalam sebuah negara, di mana letak dan kondisi geografis berpengaruh besar terhadap sistem politik dan keamanan sebuah negara yang menentukan langsung arah pembinaan politik, kebijakan dan strategi nasional sebuah negara dalam pengelolaan dan analisa pertarungan kekuatan politik dan keberhasilan memproyeksikan geopolitik indonesia diranah regional dan global.
“Pengelolaan krisis dan konektivitas atas lima visi strategis geopolitik yang berorientasi pada konsolidasi demokrasi, pembangunan ekonomi hijau transisi bebas karbon, pembangunan ekonomi biru kesehatan samudera dengan memeperkuat Indonesia menjadi poros maritim dunia, tranformasi digitalisasi, dan pembangunan pertahanan di Ibu kota negara (IKN) yang merupakan project strategis nasional berkelanjutan,” kata Mochamad Iriawan.
Dia menjelaskan. pemahaman geopolitik bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan tercapainya kepemimpinan strategis ditingkat nasional dan internasional juga mencapai tranformasi institusional agar tetap relevan.
Lebih lanjut, dia memaparkan, geopolitik negara Indonesia adalah wawasan nusantara mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang integralistik juga sebagai poros maritim dunia dan posisi silang strategis dunia.
Selain itu, memiliki tantangan tinggi dalam mengelola geopoliltik dimulaii dari laut natuna utara yang sering menjadi pangkalan militer china sampai potensi separatisme seperti yang terjadi di Papua sampai saat ini.
“Jelas pemimpin dari latar belakang militer seperti sosok jendral purnawirawan Prabowo Subianto yang cakap dalam penanganan strategi komunikasi perang dan pengamanan menjadi alternatif jawaban dari permasalahan geopolitik dan security global di negara kita yang masih lemah selama ini dalam mengelola geopolitilk termasuk mengelola masalah konflik perbatasan ini teridentifikasi dengan lepasnya pulau sipadan dan ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di era kepemimpinan Megawati Soekarno putri,” jelas dia.
“Semoga ketika Prabowo Subianto mendapat amanah sebagai Presiden Republik Indonesia menndatang konflik geopolitik dari permasalahan perbaatasan hingga separatisme di Papua dapat terselesaikan melalui Keppres / Inpres yang disertai mediasi dan pemerataan ekonomi di wilayah Denial seperti Papua , disusul akselerasi pembangunan kapasitas geopolitik nasional dan ruang siber yang terjamin keamananya. Jika poros dan titik geopolitik terintegrasi dengan tepat maka sinergitas kebijakan dan strategi akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan besar sesuai cita-cita bersama,” pungkasnya.
