“Beberapa kabupaten lain ada yang bisa mengelola sampah, sebanyak 30 persen dibuang dan 70 persennya itu berhasil diolah,” jelasnya.
Toni mengungkapkan, anggaran untuk sampah sudah seharusnya diperbesar, guna memaksimalkan pengelolaan di wilayah, termasuk penambahan alat dan armada
“Tapi masalahnya, kita akhirnya terpaksa harus acc karena anggarannya ini tidak pernah signifikan naik,” ungkapnya.
Baca Juga:Jalan Cibiru-Cileunyi Kerap Disebut Jalur Neraka, Ada Solusi Tapi Masih WacanaJalur Cibiru-Cileunyi Tak Pernah Ada Perubahan, Ini Penyebabnya!
Toni memaparkan, penanganan sampah yang selama ini dilakukan harus tetap jalan, tapi harus mulai juga melakukan langkah perubahan.
Apabila dilakukan perubahan artinya perlu penambahan anggaran, sebelum nanti setelah normal berjalannya pengelolaan sampah, itu nanti bisa ditekan anggarannya diperkecil.
“Kita terjebak juga dengan situasi di lapangan, harus ada penanganan sampah tapi faktanya dibuang (ke TPAS),” paparnya.
“Dinas mengacuhkan penambahan anggaran melalui komisi dan komisi disampaikan di badan musyawarah itu tidak di acc. Karena tarik-menarik dengan penganggaran dinas lain, akhirnya tidak berjalan,” pungkas Toni. (Bas)