Mengenai aktor/institusi kunci, ditemukan bahwa: Para aktor yang berperan dalam menghasilkan kebijakan iklim-energi adalah Bappenas, KLHK, ESDM, dan DEN.
Namun, hanya ESDM dan DEN yang tetap paling berpengaruh di dalam tata kelola tersebut. Namun, studi ini juga menemukan, bahwa seringkali terjadi konflik internal yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. Para aktor masih berperan secara konsisten sesuai dengan pekerjaan, fungsi, dan konstelasi kekuatan untuk masing-masing lembaga.
Kementerian terkait melihat aksi perubahan iklim masih dalam silos, bukan menganggapnya sebagai sistem terintegrasi dalam agenda pembangunan Indonesia.
BACA JUGA: Talaga Citalaga Pasir: Ruang Publik Baru di Bandung Utara
Ketua Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir.Djoko Santoso Abi Suroso, PhD menyampaikan, bahwa riset mengenai Geothermal sebagai salah satu EBT di Indonesia juga sudah cukup banyak dilakukan namun, yang menjadi perhatian khusus adalah kurangnya sosialisasi Geothermal di lingkup masyarakat.
“Sebelum UU panas bumi pada 2014, pemanfaatan panas bumi di area konservasi itu dilarang, namun saat ini sudah ada pembaharuan karena luasan wilayah untuk geothermal tidak terlalu besar, namun permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi dan menyebabkan ketakutan kepada masyarakat lokal akibat dampaknya,” ujar Prof. Ir.Djoko Santoso Abi Suroso, PhD, pada saat press conference.
Sebagai penutup, Tim SNAPFI-Pusat perubahan Iklim ITB, Prof. Dr. Eng. Prandono, S.E, M.Ec.Dev, mengajak semua elemen yang hadir untuk senantiasa saling bahu-membahu untuk mengurangi emisi dunia, terutama emisi di Indonesia.
“Mari kita berpartisipasi aktif dalam mengelola perubahan energi untuk mengurangi emisi di dunia dan Indonesia, tentu saja kami berharap adanya kerja sama ini dapat membawa perubahan bagi bumi kita, yang akan berdampak pada perubahan iklim”, tutup Prof Prandono. (*)
BACA JUGA: Masuki Musim Hujan, Warga Kabupaten Bandung Perlu Waspadai Potensi Bencana
