JABAR EKSPRES – Proyek pembangunan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar di wilayah Tanjungsukur Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat tengah mendapat sorotan publik. Pasalnya, pembangunan kantor yang dibiayai dari APBN sekitar Rp2,1 miliar lebih itu baru mencapai 30 persen. Sedangkan pekerjaannya sesuai kontraktual harus rampung pada 22 Desember 2023.
Selain menjadi sorotan lambatnya progres pekerjaan, sejumlah buruh bangunan dan penyuplai material bahan bangunan juga mendesak pihak penyedia jasa dalam hal ini CV Putra Tubagus agar membayar hak mereka. Diketahui, pihak penyedia jasa tersebut meninggalkan sejumlah utang kepada pekerja kontruksi dan penyuplai material bahan bangunan. Selain itu, pekerjaan bangunan pun sudah hampir dua minggu terbengkalai.
Saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Plh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Banjar Candra Herawan mengatakan akan menelaah persoalan proyek yang didanai uang rakyat tersebut.
“Kita akan telaah dulu,” ujar Candra kepada Jabar Ekspres, Selasa 12 Desember 2023.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan mengaku tidak mengetahui adanya proyek tersebut, pasalnya anggarannya langsung dari APBN. Namun meski demikian kata dia, pihaknya akan mempertanyakan sejauh mana tingkat pengawasannya.
BACA JUGA: Kontraktor Kantor BPS Kota Banjar Kabur, Utang Numpuk Pekerjaan Terbengkalai
“Kita (komisi III) tidak mengetahui ada pembangunan ini karena APBN langsung bukan DAK yang masuk dulu ke APBD. Kami berharap, para anggota DPR RI segera melakukan klarifikasi dan pengawasan berkaitan dengan masalah ini. Kita berharap bisa dituntaskan permasalahannya dan pembangunan bisa kembali berjalan,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sebelumnya, pembangunan gedung permanen Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar di wilayah Lingkungan Tanjung Sukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat bermasalah. Pekerjaan yang dimulai sejak 25 Agustus 2023 itu kini sudah dua minggu lebih terbengkalai. Tidak ada aktivitas pekerja kontruksi di area pembangunan kantor yang di danai dari APBN sebesar Rp2,1 miliar lebih itu.
Menurut penyuplai bahan material bahan bangunan, penyedia jasa CV Putra Tubagus Corp itu kabur dan meninggalkan sejumlah utang. Hal itu membuat geram para pekerja dan pemilik material.
