JABAR EKSPRES– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus melakukan perbaikan terhadap sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan terutama pada bagian fisik.
Hingga kini pengerjaan perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan itu pun terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan catatan dari Disdik Kabupaten Bandung Barat sejak tiga tahun terakhir. Disdik KBB hingga saat ini terus mencicil perbaikan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP.
Sejauh ini sudah ratusan ruang kelas diperbaiki, pada tahun 2021 ada sebanyak 59 ruang kelas SD yang diperbaiki, serta 68 ruang kelas SMP yang diperbaiki. Lalu di tahun 2022 ada 154 ruang kelas SD dan 105 ruang kelas SMP yang diperbaiki. Di tahun 2023 pihaknya memperbaiki 389 ruang kelas SD dan 167 ruang kelas SMP.
Selain itu, pada tahun 2022, Disdik KBB mencatat sedikitnya ada 598 ruang kelas SD yang mengalami kerusakan. Untuk ruang kelas SD terdapat 5.110. Sebanyak 4.512 ruang kelas dalam kondisi baik. Sedangkan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas, baik yang rusak berat maupun sedang, butuh anggaran besar.
Untuk memperbaiki seluruh ruang kelas tersebut, butuh dana Rp54 miliar. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB hanya memiliki dana Rp11 miliar untuk melakukan perbaikan atau hanya cukup untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak.
Perbaikan juga dilakukan dengan skala prioritas hanya untuk ruang kelas yang rusak parah.
“Data pada Mei 2023, secara keseluruhan kita sudah memperbaiki 942 ruang kelas selama tiga tahun ini. Setiap tahun kita coba lakukan pengurangan ruang kelas yang rusak agar diperbaiki,” kata Kepala Disdik KBB, Asep Dendih.
Ia mengatakan, penyebab rusaknya ribuan ruang kelas itu karena usia bangunan sudah tua dan lama tidak tersentuh perbaikan. Lalu ada juga yang mengalami kerusakan karena bencana alam.
Selain itu, perbaikan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP pun sempat terkendala akibat pandemi COVID-19. Perbaikan kerusakan ruang kelas sendiri menggunakan program anggaran baik dari APBD KBB, bantuan provinsi, serta pemerintah pusat.
