JABAR EKSPRES – Korea Utara mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan kekuatan militer dan mengimplementasikan peralatan militer baru di perbatasan mereka dengan Korea Selatan.
Keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap tindakan Korea Selatan yang menangguhkan sebagian kesepakatan militer tahun 2018 sebagai protes terhadap peluncuran satelit mata-mata oleh Pyongyang.
Korea Utara menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut dan akan mengambil langkah-langkah militer untuk mencegah ketegangan dan konflik di wilayah perbatasan.
Baca Juga:Nama Asli Abu Ubaidah Diketahui oleh Israel? Cek Faktanya30 Ucapan Hari Guru Nasional 2023 yang Membuat Terpukau!
“Mulai sekarang, tentara kami tidak akan pernah terikat oleh Perjanjian Militer Utara-Selatan 19 September,” kata pernyataan itu. “Kami akan menarik langkah-langkah militer, yang diambil untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut, dan udara, dan mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer tipe baru di wilayah di sepanjang Garis Demarkasi Militer,” melansir dari lama Reuters (23/11).
Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah laut yang kemungkinan gagal. Korea Selatan juga melanjutkan penggunaan pesawat pengintai di daerah perbatasan.
Kesepakatan antar-Korea yang ditangguhkan, yang dikenal sebagai Perjanjian Militer Komprehensif (CMA), ditandatangani pada KTT tahun 2018.
Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa kesepakatan ini melemahkan kemampuan Korea Selatan untuk memantau Korea Utara.
Meskipun Amerika Serikat mendesak Korea Selatan untuk mempertahankan kesepakatan tersebut, keputusan Korea Selatan untuk menangguhkan sebagian CMA didukung oleh sejumlah pakar dalam mengurangi risiko konfrontasi di perbatasan.
Dalam situasi ini, ketegangan antara kedua negara semakin meningkat. Korea Utara mengumumkan peningkatan kekuatan militer dan Korea Selatan meningkatkan pengawasan di perbatasan. Kehati-hatian dan diplomasi diperlukan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan mencegah bentrokan tak terkendali yang dapat memicu konflik lebih besar antara kedua negara.