Bahkan, Bambang menyebutkan, ada 6 klaster untuk mengaktualisasikan digitalisasi infrastruktur di Kota Bandung. Di antaranya smart government, branding, economy, living, society, dan environment.
“Semua sudah by digital, artinya PR kita tinggal menyelaraskan sistem informasi yang sudah kita bangun. Harus dikolaborasikan antara infrastruktur pendapatan dan belanja,” tuturnya.
Ia mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dengan adanya penyelarasan berbagai macam infrastruktur pendapatan, maka akan lebih transparan, terukur, dan memudahkan pelayanan publik.
Baca Juga:Pembongkaran PKL di Ciawi Ricuh, Satpol PP: Kita Sudah Kasih Waktu!Trotoar Cibiru Mengenaskan! Banyak Lubang dan Tak Terurus
“Kita punya sistem informasi untuk memudahkan menyusun program yang implikasinya penggunaan PAD yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Bahkan, di tahun 2024 Pemkot Bandung telah mempersiapkan infrastruktur berkenaan tentang kartu kredit pemerintah daerah.
“Tahun 2024 sudah dipersiapkan infrastrukturnya, paling tidak, dimulai dulu untuk 10 perangkat daerah berbelanja menggunakan kartu kredit. Sehingga 2025 semua OPD sudah menggunakan kartu kredit untuk berbelanja,” ujarnya.
Dengan integrasi data akan terus dilakukan pembaharuan oleh Pemkot Bandung agar semua pelayanan publik bisa jauh lebih efektif. (*)