Luas Panen Padi Jabar Makin Anjlok, Komisi II Sarankan Ada BUMD jadi Integrator Modali Petani

JABAR EKSPRES – Sekretaris Komisi II DPRD Jabar R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, turut merespon kondisi makin anjloknya luas panen padi di Jabar. Menurutnya, petani membutuhkan suntikan permodalan tapi masih belum ada Bank Plat Merah yang bersedia mengcover.

Politikus PDIP itu menguraikan, konsep luas panen padi memang berbeda dengan luas lahan pertanian eksisting. “Luas panen itu berapa padi ditanam dan berapa kali panen. Jadi ada faktor pengkali. Karena setahun bisa dua sampai tiga kali panen,” jelasnya kepada Jabar Ekspres, Kamis, 2 November 2023.

Yunandar melanjutkan, ada beberapa faktor yang menentukan petani mau menanam padi dan hasil panen. Seperti faktor ketersediaan air. “Kemarau bisa mempengaruhi air untuk pertanian,” jelasnya.

BACA JUGA: Inflasi 7 Kota Jabar pada Oktober Naik jadi 2,58 Persen, Kota Cirebon Tertinggi

Berikutnya adalah petani juga memiliki ketergantungan aspek permodalan untuk mau menanam padi. Selama ini petani mengandalkan modal pribadi atau tengkulak terkait modal tersebut. “Modal bukan dari perbankkan atau pemerintah. Jadi mau tidaknya menaman ya tergantung petani itu sendiri atau tengkulak,” sambungnya.

Biasanya modal itu diperlukan untuk sejumlah kegiatan dalam proses tanam. Misalnya untuk ongkos sumber daya manusia mengolah sawah hingga menanam benih. “Modal terbesar untuk tenaga kerja. Dari proses olah lahan sampai panen. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun Bank Pemerintah di Jabar yang memberi modal untuk petani,” ucapnya.

Menurut Yunandar memang selama ini perbankkan memang tidak cocok dengan pola bisnis yang dilakukan petani. Bank menginginkan ketika memberikan kredit ada cicilan masuk tiap bulan. Padahal pendapatan petani tidak bisa seperti itu karena tergantung masa panen.

BACA JUGA: NTP dan Harga Beras pada Oktober Naik tapi Prediksi Produksi Padi 2023 Anjlok

Yunandar memberikan solusi bahwa perlu adanya peran pemerintah daerah untuk menghadirkan pihak integrator. Sebagaimana yang dilakukan Pemda DKI menghadirkan kontrak farming. “Jadi menggerakkan BUMD untuk memberi modal dan membeli hasil panen,” tururnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statisti (BPS) Jabar mencatat bahwa luas panen di Jabar juga makin anjlok setiap tahunnya. Pada 2021 luas panen mencapai 1,604 juta hektar. Pada 2022 angkanya 1,367 juta hektar dan prediksi pada 2023 hanya mencapai 1,307 juta hektar. (son)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan