JABAR EKSPRES, KABUPATEN BANDUNG– Wacana Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur (DOB KBT) masih terus jadi bahasan, pasalnya menjelang Pemilu 2024 isu pemekaran tersebut kian jadi sorotan.
Bagaimana tidak, beragam tanggapan dari aktivis hingga pemerhati pun bermunculan terkait wacana DOB KBT, salah satunya ada yang menilai isu pemekaran hanya jadi komoditas politik jelang pesta demokrasi di Kabupaten Bandung.
Tak sedikit yang menilai bahwa rencana DOB KBT justru jalan di tempat, sebab sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
Baca Juga:Kerugian Akibat Kebakaran SPBU Jalur Lingkar Selatan Sukabumi Capai Rp1 MiliarSekda Kota Bandung Perintahkan Pengumpulan Rp50 Juta, Ini Alasannya
Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dari Cileunyi, Yudistira mengatakan, wacana KBT yang telah digaungkan puluhan tahun dinilai jalan di tempat alias tak ada tindak lanjutnya.
Terkait pemekaran dan penggabungan daerah, Yudistira menyampaikan, hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Yudistira pun mempersilahkan masyarakat dan stakeholder di wilayah Bandung timur untuk mempersiapkan kembali musyawarah desa (musdes).
“Kita mengusulkan bersama-sama dengan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Yudistira berharap, pihak Kabupaten Bandung dapat merespons dengan bijak serta mendukung berlangsungnya pemekaran wilayah.
“Insyaallah Bupati Bandung, Dadang Supriatna telah dan sangat respon serta mendukung wacana KBT,” imbuhnya.
“Ini untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan publik,” tukas Yudistira.
Baca Juga:Pemain Persib Nick Percaya Diri Tatap Putaran Kedua Kontra Madura UnitedDulang Prestasi Gemilang di 2023, Rektor Unpak Beberkan Capaian di Dies Natalies ke-43
Apabila melihat sejarah, pada 1 April 1906, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kelahiran Kota Bandung yang diberi status sebagai Gemeente atau Kotapraja.
Hampir seratus tahun kemudian, tepatnya pada 21 Juni 2001 lalu, Kota Cimahi pun resmi berdiri sendiri.
Kemudian wacana pembentukan Bandung Timur bukanlah mencuat, sehingga DOB tersebut sudah ramai dibicarakan sejak 2005 lalu.
Namun pada saat itu prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang, lebih mendahulukan pendirian Kabupaten Bandung Barat yang akhirnya secara resmi terealisasi pada 2007 lalu.