JABAR EKSPRES – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi mengatakan, banyak anggaran yang sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Namun tidak direalisasikan. Salah satunya yakni program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun 2023.
“Di DPA sudah tercantum ada sekitar 290 Rutilahu yang masuk program perbaikan tahun 2023. Tapi nyatanya itu pun enggak jelas. Tentunya ini mengundang keprihatinan, padahal Rutilhu bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin,” kata Jacob di Ngamprah, Senin (30/10/2023).
BACA JUGA: Update Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polisi Temukan Data Siswa Fiktif
Menurutnya, selain anggaran untuk fisik. Anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KBB pun hingga saat ini tak kunjung cair. Padahal tegas dia, KONI salah satu wadah atlet daerah.
“Bukan asal tuduh, dan ini fakta. KONI itu notabene wadah yang membina atlet agar bisa mengharumkan nama daerah. Namun Pemda Bandung Barat hanya menganggarkan Rp500 juta, itu pun tidak cair,” tegasnya.
“Bagaimana olahraga KBB bisa berbicara banyak di kancah daerah, apalagi bisa melahirkan atlet kelas nasional jika anggaran untuk pembinaannya saja tidak dicairkan,” sambungnya.
Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan Kota Cimahi yang jelas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil, namun mampu melakukan perbaikan Rutilahu sesuai program. Sementara di KBB tidak terealisasi sesuai DPA.
Menurutnya, banyak kejanggalan dari APBD 2023 di samping banyak program yang tidak jalan, namun di sisi lain berbagai program mantan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tetap berjalan, seperti gerak jalan dan acara yang banyak mengumpulkan massa.
“Selalu saja alasannya tidak ada anggaran sehingga program kegiatan yang sudah masuk DPA tidak bisa dicairkan. Tapi anehnya program bupati jalan,” sindirnya.
“Timbul pertanyaan, pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai ratusan miliar digunakan untuk apa saja? Oleh karena itu kami minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atau audit APBD KBB tahun 2023,” tambahnya.
