JABAR EKSPRES, BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) turut merespon terkait rancangan anggaran pendidikan yang tengah menjadi sorotan DPRD Jabar. Faktor keterbatasan anggaran jadi pertimbangan terkait masih belum menyeluruhnya anggaran pendidikan.

Sekretaris Disdik Jabar Yesa Sarwedi tidak menampik bahwa anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 belum dianggarkan maksimal. Anggaranya hanya cukup untuk 10 bulan.

Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi sudah berdasarkan berbagai pertimbangan. “Disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nanti di APBD Perubahan 2024 disesuaikan lagi,” katanya kepada wartawan Jabar Ekspres, Senin 30 Oktober 2023.

Baca juga: Alih-alih Membaik, Gunungan Sampah Kembali Terjadi di TPS Kota Bandung

Kurangnya alokasi anggaran untuk BOPD 2024 itu disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya dalam Rapat Paripurna, Kamis 26 Oktober 2023 lalu. “Hanya teralokasikan untuk 10 bulan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Gus Ahad tersebut menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan sekolah negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Kekurangan biaya itu dapat dipenuhi dengan melibatkan dana masyarakat. “Khususnya bagi wali murid yang mampu, melalui iuran bulanan di SMKN, SMAN, ataupun SLBN,” jelasnya.

Di sisi lain, berdasar data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, Disdik Jabar menjadi dinas yang tertinggi dalam merealisasikan anggaran belanja daerah. Kucuran anggaran ke dinas tersebut juga tidak sedikit. Nilai realisasinya mencapai Rp16,423 triliun, atau 98,18 persen dari rancangan anggaran sebesar Rp16,727 triliun.

Sementara itu, pemerintah sebenarnya juga ada kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Hal itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(son)