JABAR EKSPRES – Polemik pembatalan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung pada Minggu 8 Oktober 2023 lalu, sampai saat ini masih bergulir.

Diketahui pada Kamis, 12 Okotober 2023 kemarin, Komunitas Change Indonesia selaku penyelengara diskusi dengan menghadirkan salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 yakni Anies Baswedan, melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) khusunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) ke Ombudsman Jabar.

Alasan Pelaporan teresebut dilakukan, sebab menurut Presidium Change Indonesia, Eko Arif karena ada dugaan diskriminasi, kesewenang-wenangan, profesionalisme, dan mal administrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar kepada pihaknya.

BACA JUGA: KAMMI Jabar: Rapor Merah, Pemprov Jabar Gagal Atasi Persoalan Sampah!

“Itu menjadi hal-hal pokok yang akan menjadi dalil kami (Chage Indonesia). Dan uang kami gugat adalah Kepala UPTD, Kepala Dinas Pariwisata (Disparbud), dan Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Triadi Machmudin). Jadi itu yang akan menjadikan pelaporan kita,” ujarnya saat ditemui di Kantor Ombudsman Jabar, di Jl. Kebonwaru, Kota Bandung.

Ditempat yang sama, Andreas Marbun yang juga sebagai Presidium Change Indonesia menambahkan, bahwa laporan yang dilayangkan ke Ombudsman Jabar sudah merujuk pada hak konstitusi. Selain itu, ia juya menilai Pemprov Jabar tidak profesional dalam memberikan pelayanan publiknya.

“Kami akan melengkapi secara administratif besok hari ya karena ada persoalan-persoalan administratif yang sedikit tadi kurang. Tapi poin pentingnya kenapa sampai ditutup seperti itu. Malam harinya kita dibatalkan semena-mena gitu dengan tanpa surat pembatalan terlebih dahulu,” imbuhnya

Sementara, Kepala Disparbud Jabar Benny Bachtiar langsung menanggapi terkait adanya langkah pelaproan yang dilakukan Komunitas Change Indonesia ke Ombudsman yang ditujukan kepada Pemprov Jabar.

Benny mengatakan dalam tanggapnya, langkah pelaporan yang dilakukan ke Ombudsman Jabar oleh Komunitas Cahe Indonesia, merupakan hak semua warga negara. Namun dengan hal itu, ia mengaku akan menjawab dengan semua data yang dimiliki Disparbud Jabar soal pembatalan acara diskusi di GIM pada Minggu, 8 Oktober 2023 lalu.