JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto angkat bicara terkait kegiatan inagurasi di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim.
Dengan tegas Atang memastikan, bahwa kegiatan yang santer terdengar bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp6 miliar tersebut tidak jadi dilaksanakan alias dibatalkan.
“Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meniadakan inagurasi dan kegiatan akhir masa jabatan lainnya senilai Rp6 miliar,” ungkapnya dikutip Senin, 9 Oktober 2023.
Sebagai gantinya, kegiatan inagurasi diganti dengan kegiatan biasa. Kendati demikian, Atang menyebut, apabila nantinya saat penetapan APBD Perubahan 2023, setelah evaluasi gubernur, kegiatan itu ada maka DPRD bisa saja mengnolkannya.
BACA JUGA: Sasar Keluarga Rawan Stunting, Kelurahan Bubulak Bogor Libatkan Pengusaha Wilayah Salurkan Bantuan
“Jadi wali kota berpesan kepada TAPD agar tak membuat Inagurasi. Kalaupun ada ASN yang memberi penghormatan di akhir masa jabatan, itu urusan lain. Yang pasti anggaran Rp6 miliar itu tak ada,” bebernya.
Sedangkan untuk kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Atang juga memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan bersumber dari APBD.
“Dipastikan kalau APEKSI dari anggaran di luar APBD,” sebut politisi PKS tersebut.
Atang menambahkan, bahwa mengenai pendapatan APBD Perubahan terdapat kenaikan dari pendapatan transfer senilai Rp120 miliar.
“Naik serta retribusi pajak sebesar Rp36 miliar. Kenaikan itu membuat belanja daerah naik, sehingga APBD Perubahan 2023 menjadi Rp3,89 triliun,” jelas Atang.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah disorot seiring adanya rencana Munaslub APEKSI, Dasa Warsa, dan Inagurasi di akhir periode Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim.
Hal itu tak terlepas dari tingginya kebutuhan anggaran yang disebut DPRD mencapai Rp6 miliar. Padahal, Pemkot Bogor sempat mengalami defisit di APBD Tahun Anggaran 2023 hingga Rp147 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan penyesuaian anggaran.
Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri pun sempat mempertanyakan, urgensi pelaksanaan Inagurasi dan Munaslub tersebut yang tergolong mubazir.
