JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan penghargaan kota terbaik se-Jawa Bali penerapan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 kepada Kota Bogor.
Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di sela kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim P2DD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023 siang.
Dedie menyebut, torehan penghargaan ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, Kota Bogor sudah menjalankan tata kelola yang baik, terutama dalam tata kelola pendapatan daerah yang hampir 99 persen sudah memanfaatkan transaksi elektronik atau digital.
BACA JUGA: Sembilan Prof dan Dr Hukum Menyoal Kasus RKAB Minerba
“Disamping itu juga akuntabilitas serta sinergitas dengan beberapa stakeholders. Termasuk juga dalam rangka percepatan transaksi digital ini kami berupaya untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Jadi itu yang Kota Bogor sudah lakukan,” ungkap Dedie.
Ke depan, sambung dia, Kota Bogor juga sudah harus memulai mendigitalisasikan semua aspek. Termasuk membuat sebuah langkah bagaimana sisi pengeluaran daerah dilakukan semaksimal mungkin melalui proses digitalisasi.
“Jadi tata kelola, akuntabilitas dan sinergitas itu kata kuncinya. Harus kita kuatkan untuk mempertahankan digitalisasi yang sudah berjalan ini,” papar Dedie.
Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan penghargaan bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria sebagai daerah yang berhasil menerapkan perluasan digitalisasi daerah sebagai hasil evaluasi.
Airlangga yang juga Ketua Satgas TP2DD menegaskan, adanya urgensi mensinergikan berbagai inovasi dan inisiatif baru.
BACA JUGA: Tok! DPRD Kota Bogor Setujui Rancangan APBD-Perubahan 2023, Minta Pemkot Bogor Tingkatkan Pendapatan
Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan penguatan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Pihaknya berharap digitalisasi pemerintah daerah dapat terus meningkat ke depan. Saat ini, kata dia, level digitalisasi pemda telah meningkat 6,1% dari 67,5% pada semester II-2022 menjadi 73,6% pada semester III-2022.
