JABAR EKSPRES – Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan istimewa dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk membahas perkembangan pembangunan Rempang Eco-City, Batam. Beberapa menteri terlihat memasuki istana sejak pukul 09.30 WIB, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Menteri Siti Nurbaya Bakar memberikan pernyataan singkat sebelum memasuki istana, mengatakan, “(Bahas) Rempang.”
Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia enggan memberikan rincian pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada awak media setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.
“Ratas, ratas ya. Nanti kita lihat. Setelah rapat, saya akan memberikan keterangan pers,” ujar Menteri Bahlil seraya bergegas masuk istana.
Sebelumnya, relokasi warga untuk proyek pembangunan Rempang Eco-City, Batam telah memicu kontroversi. Warga setempat menolak direlokasi, dan kejadian tersebut bahkan melibatkan tindakan represif oleh aparat kepolisian.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 61 Ditutup Hari Ini? Ikuti Tips Ini agar Lolos Gelombang!
Komnas HAM telah mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus ini, mencatat dua insiden penahanan warga, yakni saat 8 orang ditangkap pada tanggal 7 September dan 34 orang ditangkap pada tanggal 11 September.
Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kasus ini, mengakui adanya komunikasi yang buruk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Sebagai respons, Presiden Jokowi mengirimkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di Rempang. Bahlil berkomitmen untuk mengubah pendekatan dalam pembangunan di Rempang.
“Kami akan menggunakan pendekatan yang lebih santun,” ujar Menteri Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana dilansir oleh Antara pada Senin (18/9).
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembangunan Rempang Eco-City, yang sedang menjadi sorotan publik. Penyelidikan lebih lanjut akan diperlukan untuk memahami dengan lebih mendalam isu-isu pelanggaran HAM yang terkait dengan proyek ini.
