“Tentunya itu harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Pusat. Jadi sistemnya adalah ganti uang dari Pusat. Kegiatan sudah selesai kita ajukan baru pusat menggantikan,” jelas dia.
Pemerintah akan melakukan segala cara dalam mengatasi persoalan tersebut namun tidak sampai harus berhutang. Langkah kedepan akan dilakukan efisiensi kegiatan setiap OPD agar defisit anggaran dapat semakin ditekan.
“Efisiensi kegiatan, kalau tidak mau direm kegiatan dan belanja OPD, ancamannya TPP ASN dipotong,” kata Asep Mulyana.
Baca Juga:Warung di Cibinong Bogor Disegel Satpol-PP, Berdiri di Lahan Pemkab BogorHarga Beras di Kota Banjar Kian Meroket
Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih memutar otak. Ia berupaya agar pada sisa akhir jabatannya yang hanya tiga bulan lagi tidak sampai meninggalkan utang ke bank untuk membiayai kebutuhan daerah.
“Saya sedang berjuang mudah-mudahan di akhir jabatan saya ini tidak pinjam ke bank untuk menutupi devisit anggaran, kemudian TPP ASN juga sampai kena potong, saya sedang upayakan,” kata Ade Uu Sukaesih.
Sementara itu, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat juga mengalami hal yang sama. Bahkan defisif di Kabupaten pemekaran dari Ciamis ini lebih besar dari Kota Banjar, yakni sekitar Rp351 miliar. Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, untuk menutupi defisit pihaknya mengajukan pinjaman ke Bank dengan masa pinjaman 10 tahun.
“Kami pinjam lagi ke Bank dengan tenor 10 tahun, pembayarannya nanti dari PAD. PAD kita kan besar dari pariwisata, perhotelan, dan restoran,” kata Jeje. (CEP)