JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV kembali menyoroti polemik dunia pendidikan di Kota Bogor yang tengah gempar atas adanya sejumlah kasus. Seperti dugaan pungutan liar (Pungli) yang melibatkan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 01 Cibeureum, Kota Bogor.
Dalam hal ini, Kepsek SD di wilayah Kecamatan Bogor Selatan itupun langsung dicopot dari jabatannya, setelah disambangi langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya pada Rabu (13/8).
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani (DPS) mengaku miris. Sebab, menurutnya padahal kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam belum mereda.
Baca Juga:Wakil Bupati Sumedang Instruksikan Pendidikan Akhlak dan Moral di Luar Jam PelajaranSeru Abis! 5 Rekomendasi Drama Korea (drakor) yang Diadaptasi dari Webtoon!
Tak hanya itu, situasi kian dihebohkan saat diketahui Kepsek SD Negeri 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana.
DPS menilai, adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepsek SD Negeri 01 Cibereum tersebut sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.
“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” geramnya.
“Sujatmiko, selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor harus bertanggungjawab,” serunya.
Pasalnya, sambung dia, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini.
Selain kasus gratifikasi itu, belum lama ini juga terkuak pula kasus cabul alias pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru yang mengajar di salahsatu SD Negeri di Kota Bogor.