JABAR EKSPRES – Isu ditunjuknya Bey Machmudin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat gegara dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat usai ia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 5 September 2023 kemarin. Adapun pelantikan tersebut untuk menggantikan jabatan Ridwan Kamil.
Bey Machmudin membantah isu yang menyebutkan bahwa ia ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Barat gegara dekat dengan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui bahwa sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden.
BACA JUGA: Pj Gubernur Jawa Barat Gelar Rapim Hari Ini, Bey Machmudin Bakal Tentukan Skala Prioritas Pembangunan
Lebih lanjut, Bey Machmudin menegaskan bahwa pihaknya tidak ada komunikasi sengan Presiden Jokowi terkait Pj Gubernur Jawa Barat. Bahkan, menurut pengakuannya, ia baru tahu dicalonkan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat setelah dipanggil oleh DPRD Jawa Barat.
“Enggak, enggak. Saya tahunya pas dipanggil DPRD (Jawa Barat). Dari DPRD baru tahu,” katanya kepada awak media pada Selassa, 5 September 2023.
BACA JUGA: Masa Jabatan Berakhir, Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sebagai Simbol Pengalihan Kekuasaan
Sementara itu, ia memastikan akan membuat skala prioritas pembangunan Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Namun hal tersebut, lanjutnya, akan ia tentukan melalui rapat pimpinan (Rapim) dengan jajaran pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada hari ini Rabu, 6 September 2023.
“Jadi nanti setelah itu, baru kita lihat apa yang menjadi tugasnya. Intinya kan mengapa ada Pj? Karena ada kekosongan (jabatan) hingga nanti terpilihnya Kepala daerah hasil Pilkada (2024),” lanjutnya.
Lebih lanjut, sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ia harus memastikan segala hal mengenai kondisi di Provinsi yang dipimpinnya kondusif, termasuk pada tahun politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya itu, ia juga harus memastikan kinerja aparatur sipil negara (ASN), kepolisian dan TNI di wilayah tersebut tetap kondusif. Terlebih menjelang Pemilu 2024, ia memastikan ASN dan apparat tetap netral.
