JABAR EKSPRES – Pemerintah mulai memperkuat arah pembangunan sektor pariwisata agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di berbagai daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 yang dirancang sebagai pedoman pengembangan pariwisata dalam jangka panjang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pembangunan pariwisata ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, sektor ini diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Baca Juga:Harga Cabai Masih Mahal Capai Rp170 Ribu per KgIndonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Austria untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Transportasi
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Susiwijono.
Ia menambahkan, pembangunan pariwisata perlu bergeser dari pendekatan sektoral menuju pengembangan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan.
pendekatan pembangunan pariwisata perlu mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berorientasi sektoral menjadi pengembangan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah.
Dalam implementasinya, kawasan pariwisata perlu dihubungkan dengan berbagai pusat aktivitas ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan perkotaan, hingga infrastruktur transportasi yang mencakup bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.
Di sisi lain, pemerintah juga menilai keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi daya tarik wisata. Kualitas tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, penguatan industri pendukung, serta kemudahan akses menuju destinasi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Melalui RIPPARNAS 2027–2045, pemerintah berharap tercipta arah kebijakan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan pariwisata.
Baca Juga:Lewat POLIDIK, Kapolres Tasikmalaya Bangun Kesadaran Pelajar Lawan BullyingPerkuat Ketahanan Pangan, Penyerapan Gabah Petani Capai 4,4 Juta Ton
RIPPARNAS juga akan memuat sasaran pembangunan yang terukur, pembagian tanggung jawab antarkementerian dan lembaga, serta mekanisme implementasi dan evaluasi agar pengembangan sektor pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.