JABAR EKSPRES – Indonesia membuka peluang lebih luas dalam perdagangan karbon internasional melalui penguatan kerja sama kehutanan dengan Jepang.
Kolaborasi yang dijalankan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) ini diarahkan untuk mengembangkan proyek karbon berbasis alam yang tidak hanya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mempercepat pemulihan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kemitraan tersebut dibahas dalam pertemuan kedua negara di Paviliun Indonesia, sela-sela agenda Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turkiye.
Baca Juga:Pariwisata Diproyeksikan Jadi Ekonomi Baru Daerah, Pemerintah Siapkan Strategi Jangka PanjangHarga Cabai Masih Mahal Capai Rp170 Ribu per Kg
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Indonesia ingin menjadikan proyek karbon kehutanan sebagai instrumen yang mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat, terutama komunitas yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat Masyarakat,” ujar Rohmat.
Menurut Rohmat, pengembangan karbon hutan menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah telah menetapkan empat prioritas utama pengembangan karbon kehutanan. Pertama, pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi dan terdegradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project).
Kedua, perlindungan 50 juta hektare kawasan hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi (Carbon Avoidance Project). Ketiga, pengembangan proyek karbon berbasis perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Keempat, penguatan pengelolaan hutan adat dengan cakupan 1,4 juta hektare.
Selain kawasan hutan, Indonesia juga mendorong ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam portofolio kerja sama karbon dengan Jepang. Kedua ekosistem tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” jelas Rohmat.
Peluang kolaborasi semakin terbuka seiring dengan penerapan fase wajib kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang pada 2026. Melalui kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO2 pada 2030.