JABAR EKSPRES – Pemilu, sebagai momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang diadakan setiap lima tahun, telah menjadi ajang untuk pergantian anggota DPRD hingga DPR RI.
Dalam Pemilu yang digelar setiap lima tahun ini, warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk bersaing sebagai anggota legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berkantor di Senayan.
“Saya waktu itu habis 5 miliar rupiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah,” terang Bamsoet saat melakukan podcast bersama Abraham Samad.
Baca Juga:Para Wisatawan Bisa Kembali Mengunjungi Bromo Pascakebakaran HutanSurya Paloh: Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin Hentikan Politik Cebong dan Kampret
Ia menekankan bahwa pasca reformasi, biaya demokrasi di Indonesia semakin meningkat.
“Jadi kita terjebak pada demokrasi NPWP, ‘nopor piro wani piro’ dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati dan Walikota terjerat OTT,” jelas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, upaya untuk mengumpulkan dana sebesar itu akhirnya melibatkan pencarian sponsor.