JABAR EKSPRES — Menjelang tahun politik 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon bentuk forum kewaspadaan terhadap segala ancaman.
Forum itu dibuat demi meminimalisir gangguan ketertiban di Masyarakat jelang pemilu nanti, dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai langkah upaya kewaspadaan dini dari segala ancaman yang ada di wilayahnya.
Tim kewaspadaan dini ditingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan ini dibentuk oleh Pemkab Cirebon yang terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, Danramil, Kapolsek, kasi trantibum kecamatan, dan instansi ainnya yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Bupati Cirebon.
BACA JUGA: Diduga Korsleting, Si Jago Merah Hanguskan 1 Rumah di Sumedang, 2 Unit Damkar Dikerahkan
“Mereka mempunyai tugas mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, serta informasi atau bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di kecamatan,” ujar Bupati Cirebon Imron.
“Selain itu, juga untuk mengordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing,” sambung Imron usai membuka acara Sinergitas antara Aparatur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Pemerintah Desa dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Hotel Apita Cirebon, Rabu 9 Agustus 2023.
Menurutnya, pembentukan FKDM ini jadi wadah bagi semua masyarakat untuk sama-sama menjaga wilayahnya jelang tahun politik 2024.
“Untuk keanggotaannya sendiri, terdiri dari unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya,” katanya.
Menurut Imron, ancaman dan gangguan nyata sudah mulai muncul. Ia menilai jika dibiarkan begitu , kemungkinan akan menimbulkan perpecahan, sehingga dapat terganggunya stabilitas dan kondusifitas wilayah.
“Ancamannya non militer, yaitu politik identitas, disinformasi dan ujaran kebencian. Untuk mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, TNI dan Polri saja, melainkan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tambahnya.
Menurutnya, gesekan antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah sangat mudah terjadi.
