JABAR EKSPRES – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Panji Gumilang, setelah pihaknya mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (Bakesbangpol Jabar), Iip Hidayat mengatakan Pemprov Jabar menyatakan siap dari gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang tersebut.
BACA JUGA: Kawan PMI dan Perwira PMI Diresmikan, Menteri BUMN Erick Thohir Sambut Terobosan BP2MI
Bahkan pihaknya juga, telah berkoordinasi langsung dengan Biro Hukum terkait hal tersebut.
“Tentu kami tidak lepas dari konsultasi dan koordinasi (dengan biro hukum) kalau memang, ke depan harus ada urusan hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (24/7).
Dikatakan Iip, Ridwan Kamil siap menanggapi gugatan tersebut dan tak mempermasalahkannya.
“Pak Gubernur (Ridwan Kamil) sudah menanggapi dan sudah menyatakan tahu itu, dan kemudian tidak ada masalah karena ini negara hukum,” katanya.
BACA JUGA: Budayawan Sambut Pembangunan Bumi Ageung di Selatan Kota Bogor
Meski begitu, Iip mengatakan sampai saat ini belum mengetahui atau menerima subtansi dari isi materi gugatan yang dilontarkan Panji Gumilang melalui tim kuasa hukumnya.
“Poin pentingnya adalah kita siap menghadapi gugatan itu, dan yang kita tunggu adalah substansi materi apa yang digugat itu, dan dalam hal apa karena kita tidak tahu (materi gugatanya sampai hari ini,” imbuhnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui laman Instagram resminya telah menyatakan sikap dan mempersilahkan Panji Gumilang melontarkan gugatannya.
“Silahkan saja. Karena ini adalah negeri hukum Justru baik agar permasalahan bisa terang benderang. Ini hanya urusan peradilan duniawi,” ucap Emil sapaan akrabnya dalam postingannya yang diunggah pada Minggu (23/7).
Selaku pemimpin daerah, Emil mengaku menjaga Jawa Barat dan NKRI, khususnya umat dan syariat dari berbagai hal yang membahayakan atau meresahkan.
“Sebagai pemimpin Jawa Barat, saya sudah bersumpah untuk menjaga Jawa Barat dan NKRI serta berkewajiban membela umat dan syariat dari hal-hal yang membahayakan dan meresahkan. Setiap keputusan terkait keumatan, saya selalu mendengarkan nasehat para ulama-ulama Jawa Barat,” ucapnya.
