JABAREKSPRES – Sebanyak 155 siswa-siswi yang mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi disejumlah SMP Negeri favorit di Kota Bogor terancam didiskualifikasi lantaran nekat memalsukan alamat tempat tinggal.
Hal itu terkuak usai tim khusus verifikasi faktual pelaksanaan PPDB Kota Bogor bergerak melakukan penelusuran.
Sedikitnya, ada 913 pendaftar yang terjaring dan diduga terindikasi melakukan kecurangan.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dari total tersebut, kata dia, hingga kini tim yang dibentuknya itu sudah melakukan verifikasi faktual terhadap 763 pendaftar.
“Dilaporkan ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah, dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763, jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progress,” katanya di Balai Kota Bogor pada Minggu, 9 Juli 2023 Sore.
Dari sejumlah angka tersebut sejauh ini sebanyak 414 pendaftar dinyatakan sesuai dengan disyaratkan dalam PPDB jalur zonasi atau titik koordinat tempat tinggal sesuai alamat di Kartu Keluarga (KK).
“Sejauh ini 414 sesuai, dan 155 tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa para pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan atau nekat memalsukan alamat tempat tinggal yang tidak sesuai domisili aslinya akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB pada masing-masing sekolah yang dituju.
“Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang dibawahnya akan naik ke atas,” serunya.
Dirinya memastikan, bahwa tim khusus masih terus melakukan verifikasi faktual hingga dua hari kedepan sebelum pelaksanaan pengumuman PPDB SMP tahap dua ini pada 11 Juli 2023.
Dengan begitu, Ia meminta publik untuk terus menyampaikan data terjadinya indikasi manipulasi kepada nomor aduan khusus PPDB Online di Kota Bogor. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan jumlahnya melebihi 913 pendaftar.
“Untuk pendaftar SMP pun tentu tidak semuanya, mungkin yang dilakukan verifikasi faktual oleh kami. Tadi saya sampaikan ada 913, sangat mungkin jumlah yang bermasalah lebih dari itu. Karena itu kami membuka kesempatan dari warga untuk memberikan masukan,” ujarnya.
“Dan nanti apabila lolos menjadi siswa siswi diterima, maka nama-nama yang dicurigai bermasalah akan ditindaklanjuti oleh tim, untuk kemudian sangat mungkin didiskualifikasi sesuai dengan kewenangan kami untuk tingkat SMP,” tegasnya.
