JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat (Jabar) melontarkan sejumlah kritik terhadap capaian kinerja Pemprov Jabar di tahun anggaran 2022. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, Kamis (6/7).
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Jabar Iin Nur Fatinah mengungkapkan, capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait APBD sebanyak 12 kali di satu sisi memang cukup membanggakan. Tetapi di sisi lain juga perlu diperhatikan aspek relevansi kepada kesejahteraan masyarakatnya.
“WTP lebih ke kesesuaian akuntabilitas tapi belum tentu ke relevansi langsung terhadap pertanggungjawaban kepada rakyat,” terangnya dalam paripurna tersebut.
Iin mencontohkan, di 2022 lalu banyak jalan-jalan provinsi yang perawatannya tidak dianggarkan dengan baik, sehingga banyak jalan provinsi yang rusak dan baru diperbaiki tahun 2023.
Demikian pula anggaran untuk Lampu Penerang Jalan Umum (PJU) yang tidak memadai. Banyak warga yang mengeluh karena gelap dan kerap kali muncul kejahatan.
Tapi di sisi lain sejumlah program mercusuar pembangunan fisik banyak digeber. Seperti Masjid Al Jabbar dan revitalisasi alun-alun.
“Kami satu sisi mengapresiasi kesuksesan proyek mercusuar infrastruktur fisik tersebut, namun kami juga meminta agar ada keseimbangan kebijakan anggaran Gubernur khususnya yang menjadi tanggung jawab pemprov,” jelasnya.
Iin melanjutkan, fraksinya juga mempertanyakan terkait relevansi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan sejumlah indikator lain di lapangan yang masih perlu perhatian.
Seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, masyarakat yang masih miskin, angka pengangguran, daya beli masyarakat, mutu pendidikan, hingga pemerataan pembangunan kota kabupaten.
Iin juga tidak luput menyoroti Program Petani Milenial.
“Satu sisi dicitrakan baik tapi masih banyak laporan petani milenial yang tidak dibantu secara tuntas,” cetusnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS Jabar Haru Suandaru menambahkan, semestinya capaian sejumlah indikator yang ada bisa diselaraskan dengan asa kemanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat.
