BANDUNG – Ramainya pemberitaan tentang dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Jabar saat pelantikan rotasi pejabat pada akhir Februari 2023 pekan lalu, berbuntut panjang.
Selain terhambatnya pelantikan beberapa kekosongan jabatan struktural dan fungsional saat ini, dugaan kuat langsung mengarah pada salah satu dinas tertentu.
Aktivis anti korupsi Agus Satria mengklaim, bahwa dirinya telah mendapatkan bukti petunjuk kuat adanya skandal pengaturan pejabat ini.
“Kami punya bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan antara oknum yang satu dengan yang lainnya,” kata Agus Satria.
Meskipun alat bukti elektronik/digital ini harus diuji melalui Uji Forensik agar bisa dihadirkan di persidangan jika kasus ini berlanjut namun Agus Satria sangat optimis bahwa memang telah terjadi skandal pengaturan pejabat tersebut.
“Terlepas nanti dibuktikan adanya gratifikasi atau tidak, tapi bukti percakapan di antara mereka untuk pengkondisian pejabat ini lebih dari cukup untuk menjawab bahwa penentuan pejabat itu tidak murni melalui Merit Systemdan aplikasi, melainkan bisa “by order” di antara mereka,” tegasnya.
Selanjutnya, Agus Satria akan menyerahkan bukti petunjuk elektronik/digital ini kepada lembaga-lembaga negara terkait yang berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat seperti Ombudsman, Kejaksaan maupun KPK.
“Kami sebagai masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan pada lembaga-lembaga dimaksud untuk dapat menegakan hukumDSS sebagai panglima di atas segalanya, ini demi kebaikan bangsa pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya,” ujar Agus. (bbs)
