Belum Punya TPAS Sendiri, DLH Kabupaten Bogor Berharap Luhut Nambo Beroperasi

JABAR EKSPRES – Permasalahan sampah di Kabupaten Bogor masih jadi persoalan yang serius. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun mencari solusi untuk menangani persoalan sampah itu, diantaranya dengan memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sendiri.

Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nampaknya belum bisa merealisasikan TPAS  milik sendiri hingga masa jabatan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan selesai.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Ade menyebut solusi atasi sampah yakni dengan menunggu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Luhut Nambo.

BACA JUGA: Polemik Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Ridwan Kamil: Menunggu Fatwa dari MUI

Namun, kata Ade,  TPPAS Luhut Nambo (Luna) sendiri dibangun dan menjadi program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini pembangunan Luna masih belum memenuhi persyaratan lantaran ada beberapa perubahan.

”Waktu kita cek kesana, belum memenuhi syarat standar, karena ada beberapa perubahan kondisi infrastruktur banyak rusak ada keretakan, mesin juga belum ada, amdalnya harus dirubah,” ucapnya.

Tak hanya itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sampah, DLH Kabupaten Bogor akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau TPAS Zonasi di setiap wilayah baik Bogor Timur, Utara, Selatan maupun Barat.

UPT itu nantinya akan dilengkapi dengan full kendaraan pengangkut sampah. Namun,  saat ini DLH masih kekurangan armada.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Endah Nurmayanti menyebut, sejumlah rencana yang dilakukan DLH pun diprediksi tidak akan terealisasi dalam waktu dekat.

“Kita mungkin kalau rencana DED (Detail Engineering Design) DD atau penetapan lahan bisa, tapi kalau pembangunan TPAS itu buka setahun dua tahun. Kalau pak Iwan berakhir tahun ini, kalau mencalonkan dan terpilih lagi mungkin bisa,” kata Endah,Jumat (16/6/2023).

 

Sejumlah wacana pembuatan TPAS itu diantaranya TPPAS Nambo dan sistem zonasi TPAS di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor.

 

“Nambo ini provinsi. (Batal?) Tapi engga batal, pasti provinsi akan mencari lagi kalau misalnya ini ditunjuk dan tidak benar bakal ada proses bagaimana bisa untuk tetap jalan karena ini memang dibutuhkan Nambo ini,” tambahnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan