JABAR EKSPRES – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi mengakui jika saat ini pihaknya kesulitan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak parkir.
Kendati demikian, untuk tahun ini Bappenda Kota Cimahi tetap menargetkan PAD dari pajak parkir sebesar Rp900 juta.
”Untuk tahun lalu dengan nilai yang sama, realisasi PAD dari pajak parkir mencapai 125 persen atau sekitar Rp1,1 milir,” kata Kepala Bappeda Mochamad Ronny, melalui Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Faisal, di gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Senin (22/5).
Menurut Faisal, untuk meningkatkan capaian secara maksimal, pihaknya masih terkendala dengan keterbatasan wilayah dan jumlah fasilitas perekonomian yang ada.
”Kita (Cimahi) hotel aja cuman satu, kalah jauh dibanding Kota Bandung misalnya,” ujarnya.
Realisasi Perolehan Kerap Lampaui Target
Faisal menyebutkan, sejauh ini perolehan pajak parkir didapat dari lokasi parkir yang disediakan oleh pokok usaha seperti mall, hotel, rumah sakit, dan tempat lain yang memiliki lokasi parkir khusus.
”Pajak parkir dari tahun 2018 targetnya Rp754 juta dan terealisasi Rp797. Hingga pada tahun 2022 targetnya naik mencapai Rp900 juta dengan realisasi 125 persen,” bebernya.
”Pendapatan dari parkir dibayarkan langsung ke kas daerah oleh pemilik atau penanggugjawab usaha, sebesar 20 persen dari nilai bruto setiap bulan,” imbuhnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pendapatan dari parkir terbilang lancar. Bahkan, dalam setiap tahunnya tidak pernah ada piutang pajak yang muncul.
”Seluruh pembayaran pajak parkir sudah dilaksanakan secara non tunai sejak tahun 2018,” terangnya.
Sementara untuk pajak restoran, kata Faisal, pada bulan Ramadan realisasi penerimaannya mencapai Rp 2,1 miliar. Naik dibandingkan bulan biasa yang rata-rata hanya mencapai Rp 1,7 miliar.
”Target penerimaan pajak restoran tahun ini mencapai Rp22,7 miliar. Tren penerimaan pajak restoran di Kota Cimahi setiap bulan dan tahunnya memang kerap melebihi target,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain meminta, PAD dari Parkir yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bisa dimaksimalkan.
”Kami selalu mendorong untuk sektor pajak parkir agar dioptimalkan lagi oleh Bappenda,” katanya. (mg6)
