JABAR EKSPRES – Komisi II DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersikap bijak dalam menangani persoalan para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Jatirin, menyampaikan upaya pemkot untuk menata lingkungan di suatu wilayah harusnya selaras dengan solusi yang akan diterima oleh para PKL.
Pasalnya, pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari Paguyuban PKL Kota Bogor saat menggelar audiensi, Jumat 19 Mei 2023.
BACA JUGA: Komisi III Pelototi Pengerjaan Proyek Jembatan Otista Bogor, Ini Progresnya
Berdasarkan hasil audiensi, kata dia, keinginan para PKL hanya satu, yakni dianggap sebagai mitra oleh Pemkot Bogor dan tidak hanya sekadar objek yang awalnya didiamkan dan akhirnya digusur.
“Teman-teman dari PKL itu menginginkan mereka diorangkan atau dijelemakeun. Mereka ingin dianggap sebagai mitra, bukan obyek semata,” ungkapnya dikutip Sabtu, 20 Mei 2023.
Menurutnya, untuk menjadikan para pedagang PKL sebagai mitra, Pemkot Bogor harus memulai dengan membuka keran komunikasi dengan para PKL saat akan dilakukan penataan kawasan.
Sebab, sambung dia, banyak kegiatan penataan kawasan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor berpengaruh terhadap nasib PKL.
Jatirin mencontohkan, penataan kawasan yang dilakukan di kawasan Pasar Anyar. Hal itu berdampak langsung kepada para pedagang PKL yang berdagang.
Namun, hingga saat ini, para pedagang PKL mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi oleh Pemkot Bogor.
I
a menyebut, padahal didalam anggaran yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor melalui APBD, Pemkot Bogor berkewajiban melakukan pendampingan kepada para PKL.
“Jangan sampai anggaran yang kita keluarkan hanya untuk menertibkan dan tidak pernah melakukan penataan, padahal bahasa pemkot itu penataan,” tutupnya.
