JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Kasus SMKN 4 Kuningan yang jadi sorotan Badan Pengawas Keuangan (BPK) ibarat gunung es terkait kemelut kerumitan yang ada di pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat.Komisi V DPRD menyarankan adanya perbaikan serius terhadap pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, Di Jawa Barat ini Dinas Pendidikan sedikitnya harus mengelola 850 sekolah negeri baik tingkat SMA, SMK maupun SLB.
Politikus PKS itu melanjutkan, kucuran dana yang turun ke sekolah juga ada dari pusat dan daerah. Alokasi anggaran itu tentu memiliki nomenklatur yang berbeda – beda. Sehingga tentu menambah rumit peran sekolah.
Dalam berbagai sidak dan kunjungannya, Komisi V juga menemukan masih belum adanya standarisasi kerja di lingkungan pendidikan.
BACA JUGA : Ditembak Dua Kali di Perut, Habib Bahar Bawa Mobil Sendiri ke Rumah Sehat Terpadu
“Ada TU-nya yang rapi, Kepala Sekolah yang rapi. Tapi juga ada sekolah yang TU dan Kepala Sekolahnya kurang tertib,” jelasnya.
Menurut Hadi, kondisi itu menunjukkan diperlukannya perbaikan sistem manajemen di lingkungan pendidikan. “Pakai ISO atau sistem manajemen lain tidak masalah. Tapi mulai perlu penerapan sistem yang dilaksanakan bersama,” tuturnya.
Bagi Hadi kasus di SMKN 4 Kuningan bisa jadi contoh belum maksimalnya sistem di lingkungan sekolah. “Harusnya kalau sistem berjalan baik maka pergantian kepala sekolah bukan jadi alasan kesalahan pengelolaan keuangan,” jelasnya.
BACA JUGA : Kena 2 Luka Tembak di Perut, Habib Bahar Diikuti Orang Tak Dikenal Saat Hendak Tes Mobil
Hadi melanjutkan, persoalan berikutnya yang perlu jadi perhatian adalah masih adanya senioritas di lingkungan pendidikan.
Masih adanya rasa enggan untuk menegur atau memperingatkan jika ada pelaku pendidikan yang lebih senior jika ada salah akan berdampak sistemik.
“Banyak kasus bermula dari senioritas. Termasuk potensi korupsi bisa trjadi. Bahkan pelanggaran – pelanggaran dalam PPDB bisa dimulai dari senioritas,” jelasnya.
