MASALAH tunjangan hari raya (THR) pada Idul Fitri 2023, belum terselesaikan sepenuhnya oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta .
Pasalnya, Disnakertrans DKI Jakarta menyebut, pihaknya masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani masalah tersebut.
Jumlah SDM yang dinilai ideal, yaitu minimal 100 petugas. Instansi tersebut, diketahui masih belum mencapai angka itu.
Hal demikian diungkapkan Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Hari Nugroho.
Menurutnya, saat ini pihaknya hanya memiliki 50 orang untuk mengawasi kantor-kantor di Ibu Kota.
Belum lagi, kata Hari, sebanyak sembilan karyawan pensiun pada tahun ini.
“Harusnya pengawas itu 100, kita hanya punya 50. Tahun ini (2023) berkurang sembilan,” ungkap Hari di Balai Kota DKI, dilansir dari Disway.id, Kamis (4/5).
Dia menambahkan, Disnakertrans DKI Jakarta masih membutuhkan mediator dan karyawan yang bisa membantu mengawasi pembayaran THR, pada setiap pabrik yang ada di Jakarta kepada karyawannya.
“Untuk memeriksa aduan itu kan butuh mediator, terus untuk pengawasan sampai ke pabrik-pabrik itu kan butuh orang juga. Jadi tentunya kita harus minta penambahan SDM,” tambahnya.
Hari mengaku sudah memberikan surat ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) soal kebutuhan penambahan SDM di Disnakertrans.
“(kekurangan SDM) itu PR kami, makanya saya juga sudah bersurat ke BKD, soal penambahan orang. Itu akan sangat membantu,” ujar Hari.
Ia berharap agar penambahan SDM itu bisa segera terealisasi guna menyelesaikan aduan dengan cepat.
“Ini kan lagi proses. Semoga secepatnya. Karena kita semakin cepat untuk menyelesaikan aduan itu semakin baik,” kata Hari.
Diketahui, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah menerima 746 pengaduan karyawan dari 432 perusahaan di Ibu Kota karena belum menerima tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2023.
“Total pengaduan 746 dari 432 perusahaan. Jadi biasanya dalam satu perusahaan ada yang mengadu satu hingga tiga (orang),” kata Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 28 April 2023.
Menurutnya, saat ini sebanyak 358 perusahaan sedang diproses, 43 perusahaan sudah tuntas diproses dan 31 perusahaan belum diproses. Adapun dari sektor usaha, perusahaan yang paling banyak dilaporkan ialah jasa perdagangan, yang jumlahnya naik 20%.
