BANDUNG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono menyinggung sistem demokrasi Tanah Air yang dinilai terlalu liberal.
Menurut dia, maraknya perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik dikarenakan kesalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Ono Surono mengatakan, sistem demokrasi di Indoensia sudah terlalu liberal dan cenderung kebablasan. Sehingga, peluang untuk berperilaku koruptif terbuka lebar.
“Harusnya kita menikmati sistem demokrasi Pancasila, tapi saat ini kita menggunakan sistem demokrasi yang sangat liberal, sangat bebas,” kata Ono Surono saat acara silaturahmi dan buka bersama dengan sejumlah wartawan dari berbagai media di Kantor DPD PDIP Jabar, Selasa 18 April 2023.
Kata Ono Surono, demokrasi liberal yang sangat bebas berdampak terhadap sistem politik di Indonesia. Sebab, seseorang akan rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjadi pejabat publik.
“Siapa yang punya uang dia yang menang, dan konsekuensinya cost politik bagi siapapun yang menjadi pejabat politik akan besar,” kata dia.
Disinggung terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ono Surono mengaku prihatin. Untuk itu, ia mengingatkan para pejabat publik harus memiliki integritas dan komitmen tidak melakukan korupsi.
“Khususnya dari PDIP untuk tidak mempunyai niat, tidak mencoba sesuatu yang melanggar hukum, yang berdampak kepada kerugian negara, masyarakat dan siapapun,” tegas Ono.
Ono Surono Minta Rekomendasi Pjs Kepala Daerah Memiliki Kredibilitas Baik
Di disi lain, Ono meminta kader di kursi DPRD mendorong rekomendasi calon Penjabat sementara (Pjs) bupati, wali kota, hingga gubernur. Ia berpesan agar orang yang direkomendasikan memiliki kredibilitas yang baik.
Menurutnya, ini merupakan bagian dari strategi agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“Pjs ini kan dibutuhkan. Para kepala daerah yang saat ini menjabat rata-rata habis masa jabatannya tahun ini, ada pula yang habis awal tahun 2024,” kata Ono Surono.
Ia menjelaskan visi misi program pemerintah selama lima tahun menjadi tanggung jawab kepala daerah yang menjabat.
“Saya sudah meminta kader yang berada di kursi DPRD bisa mendorong calon Pjs agar roda pemerintahan tetap berjalan baik,” tutur anggota Komisi IV DPR RI ini.
