Menurut Iip, penelitian ini merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil penelitian menunjukkan, masalah toleransi dari sisi sosial, warga Jabar sebagian besar menyatakan sepakat mau hidup berdampingan dengan agama lain. Artinya masih tinggi rasa itu dan pihaknya akan mengembangkan hal dan tentunya harus ada tindak lanjut.
“Tindak lanjut bagaimana kita mendidik, membina generasi muda menjaga kerukunan. Bagaimana masyarakat juga berbaur dalam perbedaan dan kami lakukan bersama FKUB salahsatu mitra strategis ini di antaranya,” ujar Iip.
Di sisi lain Iip yakin orang Jabar dengan kearifan lokal someah hade ka semah menjunjung tinggi toleransi karena mereka enggan berkonflik.
Jadi memang survei ini kita ingin memastikan bagaimana pendapat dari masyarakat Jawa Barat.
“Makanya surveinya di 27 kabupaten/kota tadi hasil bicara masalah toleransi dari sisi sosial tidak berbicara akidah, ibadah, ternyata masyarakat Jawa Barat di atas 52 persen menyatakan mereka mau berdampingan dengan sesama agama,” ungkap Iip.
“Artinya tingkat kebersamaan masyarakat Jawa Barat itu masih tinggi, masih kuat itu yang ingin kita tanam dan akan kita kembangkan terus,” lanjut Iip
Iip mengakui mulanya dia merasa prihatin dengan survei yang dilakukan SETARA Institute. Padahal pada kenyataannya survei tahun 2019 tidak mewakili provinsi melainkan hanya tiga kabupaten/kota.
“Ternyata mereka tidak mewakili provinsi tapi per kabupaten/kota, hanya di medianya munculnya provinsi. Kemudian kita ingin mengetahui juga indikator dan sebagainya,” katanya.
Oleh karena itu tahun 2023 Kesbangpol Jawa Barat melakukan survei di 27 kabupaten/kota guna memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan Provinsi Jawa Barat toleran terhadap keberagaman beragama.
“Sebelumnya kami melakukan survei di sembilan kabupaten/kota. Hasil ini sering disampaikan Pak Gubernur terkait keberagaman dan kerukunan umat beragama. Nah untuk tahun ini kami juga melakukan hal serupa tapi tidak di sembilan kabupaten/kota tapi di 27 kabupaten/kota jadi mewakili seluruhnya,” terangnya.
Bagi Iip sangat tidak adil bila harus membandingkan Provinsi Jawa Barat dengan provinsi yang jumlahnya tidak mewakili 20% penduduk Indonesia.
