JABAR EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka praktik korup berupa gratifikasi.
Bersama dengan lima orang lainnya, Yana Mulyana menjadi tersangka praktik korup berupa pengadaan barang untuk proyek atau program Bandung Smart City.
Penetapan Yana Mulyana sebagai tersangka ini tentunya menambah catatan maraknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab/Pemkot.
Baca Juga:Klaim Buruan untuk Dapat Saldo DANA Sebesar Rp150 RibuOne Piece 1081, Para Pendukung Garp dan SWORD Seharusnya Jangan Terlalu Percaya Diri, Mustahil Menang Lawan Kurohige?
Melansir data dari Databoks Katadata, praktik merugikan berupa korupsi kerap terjadi di lingkungan Pemkab/Pemkot.
Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa Pemkab/Pemkot merupakan instansi pemerintahan yang paling korup.
Bahkan dari data paling terbaru, Pemkab/Pemkot tetap menjadi instansi pemerintahan yang doyan melakukan tindak pidana korupsi, kembali melansir data dari Databoks Katadata.
Data tersebut merupakan rilis dari laporan KPK yang menunjukan bahwa ada sebanyak 120 instansi yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi sepanjang 2022.
KPK menaikkan status perkara dugaan suap ini ke penyidik setelah adanya pemeriksaan dengan menemukan berbagai brang bukti permulaan yang cukup.
Mereka berenam melakukan Tindakan suap terkait pengadaan barang untuk program Bandung Smart City, yaitu pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet tahun anggaran 2022-2023.
“(KPK) menemukan serta mengumumkan tersangka, sebagai berikut, Yana Mulyana, Wali Kota Bandung,” ucap Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu 16 April 2023.