BANDUNG – Simpul Protes Rakyat Indonesia (SPRI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung Sate Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk protes terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa 28 Februari 2023.
Koordinator Lapangan Aksi SPRI Bandung, Alwy mengatakan, aksi protes terhadap Jokowi itu dilakukan berlangsung serentak di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita gabungan mahasiswa, Walhi dan lembaga bantuan hukum juga tergabung. Kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Alwy kepada Jabar Ekspres.
Menurutnya, aturan yang sudah disahkan Jokowi itu kebijakannya dinilai anti rakyat dan melanggar konstitusi.
“Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Cipta Kerja, penerbitannya tidak memenuhi syarat Perppu,” ujar Alwy.
“Penerbitan Perppu itu harus dalam keadaan terdesak dan adanya kekosongan hukum, itu tidak terpenuhi,” lanjutnya.
Alwy mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi sempat memerintahkan kepada pemerintahan Jokowi untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis, berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
“Perppu ini jelas tidak memenuhi syarat legal formal penyusunan Perppu. Alasan kekosongan hukum juga merupakan alasan yang tidak berdasar,” ungkapnya.
Alwy menerangkan, tidak berdasarnya alasan kekosongan tersebut yakni karena Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 dan peraturan-peraturan terkait sudah ada.
“Kami menilai Perppu Cipta Kerja ini sebagai bukti kembalinya rezim kepemimpinan di Jokowi ke masa Soeharto, hanya fokus investasi asing,” terangnya.
Alwy menjelaskan, melihat berbagai kesalahan dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja, maka pihaknya menuntut supaya Presiden Jokowi agar segera mencabut Perppu Cipta Kerja.
“Kemudian DPR supaya segera tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan presiden Jokowi,” jelasnya.
“Presiden dan DPR untuk segera menghentikan segala bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi,” tambah Alwy.
Dia melanjutkan, tuntutan lainnya yakni agar presiden Jokowi serta DPR untuk segera menghentikan praktik otoritarian yang anti rakyat dan anti demokrasi.
“Jawaban bagi rakyat dalam menghadapi krisis ekonomi, politik, budaya dan ekologi bukanlah Perppu Cipta Kerja, tapi reforma agraria sejati yang menjadi dasar pembangunan industri nasional kerakyatan,” imbuh Alwy
“Dengan pengembangan tenaga produktif Indonesia yang mandiri dan berdaulat bisa terjamin, maka tidak perlu ketergantungan terhadap investasi asing,” pungkasnya. (bas)
