JABAR EKSPRES- Kasus penganiayaan seorang pria yang di duga pelaku adalah anak dari pejabat DPJ viral di media sosial. korban penganiayaan di larikan ke ICU dan di kabarkan mengalami koma.
Anak pejabat pajak itu bernama Mario Dandy Satrio, di tetapkan sebagai tersangka terkait kasus penganiayaa terhadap David, yang merupakan anak pengurus pusat GPA Ansor, di Pesanggahan, Jakarta Selatan.
Melihat kasus ini, Sri Mulyani sebagai mentri keuangan ikut menanggapi. Sri Mulyani kecam gaya hidup mewah yang banyak di lakukan oleh keluarga lingkungan pejabat keuanngan.
Ia ikut geram, setelah melihat seorang anak pejabat pajak viral, setelah melakukan penganiayaan terhadap putra petinggi GP Ansor tersebut. Maka dari itu DPJ menyatakan akan mengambil sikap.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Mentri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional.
Berikut Adalah anggapan Sri Mulyani yang di tulis pada akun instagram nya :
Tadi malam saya mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial. Saya menginstruksikan tim Kemenkeu sbb:
1) Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang di lakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.
2) Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementrian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional.
3) Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementrian Keuangan, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.
Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku.
Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu.
