BANDUNG – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Pencanangan tersebut dilakukan saat Tax Gathering dengan wajib pajak.
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat 1 Erna Sulistyowati menegaskan, komitmen untuk meraih ZI WBK ini perlu diketahui semua pihak. Termasuk wajib pajak dari wilayah Majalaya.
”Kita sadari, ”Gayus” (oknum tersangka penggelapan pajak, red) ada di mana-mana. Namun, untuk upaya menekannya adalah tugas kita bersama. Tidak bisa sendirian, tidak hanya kami, tapi juga ada kontribusi dari wajib pajak,” kata Erna di sela-sela Tax Gathering di KPP Pratama Majalaya, Kamis (2/2/2023).
Dia menerangkan, bebas korupsi itu sangat sulit dicapai jika tidak diawasi. Dirjen Pajak sendiri diawasi langsung oleh Inspektorat Kementerian Keungan. Dia pun meminta, masyarakat juga turut mengawasi dari segala bentuk praktik korupsi dan gratifikasi.
”Kalau ada, segera laporkan. Kami menjamin, nama pelapor akan dilindungi,” tegasnya.
Kepala KPP Pratama Majalaya Akhmad Tizani menegaskan, akan berusaha semaksimal mungkin agar predikat ZI WBK tersebut tercapai sepenuhnya di tahun ini. Dengan begitu, kredibilitas petugas pajak, khusus dari KPP Majalaya tetap terjaga.
Akhmad memang berharap banyak dari ZI WBK ini. Bagaimana tidak, dari target pajak di 2022 Rp 433.344.785.000, realiasinya tembus di angka Rp 506.568.485.147 atau capaian 116,90 persen. Pertumbuhannya mencapai 41,63 persen dari realisasi tahun 2021.
”Penerimaan pajak di KPP Pratama Majalaya dua tahun berturut-turut tercapai 100 persen. Mencapai dan mempertahankan predikat ZI WBK ini tentu tidak mudah, karena akan bersinggungan langsung dengan target pencapaian itu tadi,” urainya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan mengapreasi Tax Gathering yang digelar oleh KPP Majalaya. Dia juga berkesan karena bisa menemui langsung wajib pajak yang ada di wilayahnya, khususnya yang berasal dari kawasan industri, Majalaya.
”Memang, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pajak. Bagi sebagian kalangan, khusus UMKM, takut kalau berbicara pajak,” jelas Sahrul.
Validasi NIK-NPWP
Di sisi lain, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat 1 Erna Sulistyowati juga menekankan kepada wajib pajak di wilayah Majalaya untuk segera melakukan validasi NIK-NPWP. Meski gongnya akan dilakukan di Januari 2024 mendatang, tapi dia berharap, wajib pajak sudah mulai merapikan data-data yang berkaitan dengan validasi tersebut.
