Toleransi Beragama di Bandung Barat Cukup Baik

BANDUNG BARAT – Permasalahan toleransi beragama kerap muncul disaat momen tahun baru Imlek diberbagai daerah, seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengklaim angka toleransi beragama di KBB ada di atas ambang baik.

“Keberagaman dan menghargai serta toleransi beragama di Bandung Barat ada pada angka 8,41 persen, di atas ambang baik,” kata Apung, saat dihubungi jabarekpres.com, Senin 23 Januari 2023.

Hal tersebut, menurutnya dikarenakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung Barat selalu melibatkan lintas imam dalam forum kerukunan umat beragama untuk menjaga kondusifitas di KBB.

“Kita punya forum kerukunan beragama, di sana kita aktif berkomunikasi, dan mengimplementasikan bhineka tunggal Ika, dan itu berjalan intens,” tutur Apung.

Apung juga menyebutkan, di KBB tidak ada konflik sosial yang terjadi akibat beda pemahaman lintas iman karena sikap toleransi beragama cukup baik.

“Sejauh ini tidak ada gesekan, itu pentingnya silahturahmi dan diskusi antar umat beragama,” terangnya.

Saat disinggung mengenai perayaan tahun baru Imlek di Bandung Barat, Apung mengungkap berjalan secara kondusif dan tidak ada masalah.

“Perayaan Imlek di Bandung Barat sejauh ini kondusif tidak ada masalah. Toreransi beragama di sini sudah cukup baik,” ujar Apung.

 

Ajak Masyarakat Bandung Barat Bersikap Toleransi Beragama

 

Apung juga mengajak masyarakat di Bandung Barat untuk mengikis pontensi konflik di Bandung Barat dengan sikap yang toleransi beragama.

“Konflik harus dihindari, diadakan diskusi, dan Kesbangpol KBB siap menyediakan ruang untuk menjaga kerukunan beragama,” imbuhnya.

Sementara itu, Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub) mengatakan supaya penerapan isu toleransi di daerah, seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak hanya sekedar simbolik semata.

“Tidak sekedar simbolik dan formalistik, Pemda memasukan isu toleransi beragama sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata kelola daerah untuk penyelenggaran pemerintahan yang inklusif,” ucap Koordinator Jakatarub, Bandung Raya dan Jawa Barat, Arfi Pandu Dinata saat dihubungi oleh Jabarekpres, Senin 23 Januari 2023.

Tidak hanya itu, Jakatarub juga mengusulkan agar pemerintah daerah memfasilitasi pemuda untuk berdialog dan bekerja sama di tengah keberagaman.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan