BANDUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bandung menyoroti layanan kesehatan di Kota Bandung yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya mengatakan, sampai saat ini masih sering terjadi masalah terkait dengan layanan kesehatan. Padahal kata dia, DPRD Kota Bandung telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Bahkan kata dia, APBD murni 2023 mencapai Rp 1,4 triliun untuk kesehatan.
“Anggarannya tidak sedikit, tapi faktanya belum bisa menyelesaikan persoalan kesehatan di tengah masyarakat. Terutama menyangkut pelayanan kesehatan. Jadi ini banyak warga yang harus dirujuk ke rumah sakit karena keadaan darurat, tapi tidak tertangani. Alasannya berbagai sebab dan faktor,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Kota Bandung, Selasa 17 Januari 2023.
Edwin menambahkan, agar persolan tersebut dapat diselesaikan secara cepat, pihaknya telah mendapatkan amanat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar seluruh kader Partai Golkar di daerah konsen terhadap isu kesehatan.
Khusus di Kota Bandung, Edwin mengaku pihaknya akan terus menggelar pelatihan dan pendidikan soal pendampingan pelayanan kesehatan untuk kadernya.
“Mereka (para kader Golkar) harus bisa mendampingi warga yang memang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Jadi sebetulnya banyak warga yang tidak tahu, karena ketidaktahuan. Misalnya, soal bagaimana mengurus BPJS atau UHC (jaminan kesehatan),” imbuhnya.
Saat ini, kata Edwin bahwa Kota Bandung telah memiliki 18 rumah sakit umum, 16 rumah sakit khusus, 7 puskesmas rawat inap, 68 puskesmas non rawat inap, dan 249 klinik. Namun dia menyebut, fasilitas-fasilitas kesehatan (Faskes) tersebut masih berada di wilayah tertentu dan semua masyarakat mampu menjangkaunya dengan mudah.
“Sehingga tidak terjangkau, tidak terakses oleh masyaraat yang berada di 30 kecamatan, atau di 151 kelurahan. Jadi selain masalah pelayanan (kesehatan), memang jumlahnya juga sebetulnya kurang untuk masyarakat Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa,” sebutnya.
Bahkan rasio tempat tidur di rumah sakit, Edwin melanjutkan, masih tidak sebanding dengan penduduk Kota Bandung yang ada.
“Sehingga ini perlu menjadi catatan dan perhatian khusus,” pungkasnya. (san)
